Enam Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel, Diperiksa Kajati Kalsel

0
127 views

DPRD Kalsel111
Banjarmasin – Enam anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PKS yakni M Ihsanuddin, Budiman Mustafa, Ibnu Sina, Habib Said Hasan Al Habsyi, Ahmad Jazuli dan Husaini Suni, dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel.

Enam anggota dewan ini diperiksa sebagai saksi, dalam kasus dugaan korupsi dana batuan sosial kemasyarakatan (bansos) yang merugikan negara Rp12 miliar.

Kepala Kejati Kalsel, Drs A R Nashruddien SH MH melalui Kasi Penerangan dan Hukum Kejati Kalsel, Erwan SH MH di Banjarmasin, Senin mengatakan, enam anggota dewan itu sebelum sudah dilayangkan surat panggilan.

Pada Senin (30/12) mereka hadir untuk melaksanakan pemanggilan tersebut, dan enam orang anggota dewan itu hadir di Kejaksaan sekitar pukul 10.00 wita.

“Kita periksa para anggota dewan ini, karena penyidik masih membutuhkan keterangan para saksi terkait kasus dugaan korupsi ini, dan siapapun orangnya dan apapun jabatannya, apabila kita membutuhkan keterangannya maka akan kita panggil nantinya,” terangnya.

Untuk para anggota dewan yang di panggil dan menjalani pemeriksaan itu semuanya masih sebagai saksi dalam kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial kemasyarakatan pada 2010.

Sementara ini, baru enam anggota dewan Kalsel yang dilakukan pemeriksaan dan berikutnya dimungkinkan masih ada lagi pemeriksaan terhadap anggota dewan lainnya.

Untuk diketahui dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan sosial kemasyarakatan itu, pihak Kejati Kalsel telah menetapkan enam orang tersangka dan empat diantaranya mantan pejabat utama Pemerintah Provinsi Kalsel.

Empat orang tersangka kasus bantuan sosial yang juga mantan pejabat Pemerintahan Kalsel itu diantaranya berinsial AFS, AB kedua tersangka itu mantan Kepala Biro Kesra Provinsi Kalsel sedangkan FR mantan Asisten II Provinsi Kalsel dan MMG mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel.

“Keempat tersangka Bansos itu, belum kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka, kemungkinan mereka diperiksa setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap para saksi terlebih dahulu,” tutur pria berkacamata itu.

Diterangkan empat mantan penjabat itu dijadikan tersangka karena mereka melakukan pengajuan dana anggaran 2010 untuk bantuan sosial kemasyarakatan yang mana awalnya diajukan oleh AFS, AB kedua tersangka itu mantan Kepala Biro Kesra Provinsi Kalsel, dan diajukan kepada tersangka FR mantan Asisten II Provinsi Kalsel dan MMG mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel.

Kemudian dana bantuan sosial kemasyarakatan yang menggunakan anggaran tahun 2010 itu diduga disetujui oleh Gubernur Kalsel, H Rudy Arifin yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai UU.

Atas perbuatan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial kemasyarakatan itu dan dari hasil penghitungan sementara pihak penyidik dan BPKP diperkirakan terdapat kerugian negara sekitar Rp 12 miliar, demikian Erwan.
ant/infoB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.