Menanti Lahirnya RUU Pro Petani

0
41 views

20-12-FirhanOleh  MUHAMMAD FIRHANSYAH SH *)

Nasib petani di negeri ini khususnya didaerah-daerah terpencil semakin hari semakin terjepit dan menyedihkan, selain dipandang sebelah mata, status petani di mata masyarakat modern di negeri agraris ini tidak lagi dihargai dan menjadi kebanggaan, Nasib petani tak pernah benar-benar diperhatikan.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kenyataannya justru berbalik arah yaitu menyengsarakan dan merugikan petani padahal dari “tangan mereka” lah kita dapat menikmati hasil panen bumi pertiwi

Banyak dari kita berpendapat petani nasibnya lebih buruk daripada buruh. Kita, pemerintah, nampaknya sudah lupa petani sudah ada jauh sebelum bangsa ini merdeka. Namun, bersamaan masuknya industrialisasi dengan berbagai sektor penunjang ekonomi, nasib petani tak lagi diperhatikan.

Sejumlah persoalan seakan tak berhenti menggerogoti dunia pertanian dari lemahnya pembangunan SDM petani, pengolahan pasca panen yang tidak memadai,  masuknya produk hasil pertania/ impor, harga produk pertanian yang tidak pernah memihak petani, bibit dan pupuk disubsidi pemerintah, tapi harga jual jatuh ketika panen raya tiba sampai pada bantuan dana untuk petani yang juga di korupsi oleh oknum mantri tani dan dinas pertanian menjadi pelengkap bukti tidak seriusnya pemerintah melindungi, mengelola dan membangun pertanian

Belum lagi saat Indonesia memasuki pasar bebas ASEAN di tahun 2015 mendatang. Ketika negara-negara ASEAN akan membarrier produk pertanian Indonesia masuk ke negaranya karena alasan keamanan, maka disini pertanian Indonesia akan semakin “tersudut” mengingat sistem pengawasan keamanan pangan  yang sangat lemah ditambah belum ada standar yang jelas.

Sehingga pangan negara asing akan merajalela dan masuk bagai air bah yang akhirnya para petani kembali lagi “terjajah” dan tak lagi “merdeka” dinegaranya sendiri
RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Upaya  Perlindungan dan  Pemberdayaan  Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian.

Undang-Undang yang ada selama ini sangat bersifat parsial dan belum mengatur upaya  Perlindungan dan  Pemberdayaan petani secara tegas, jelas dan lengkap

Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang saat ini dibahas parlemen memiliki spirit untuk memajukan pertanian di Indonesia. baik untuk membantu  Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan  perubahan iklim sampai pada meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.

Dalam RUU tersebut nantinya para petani akan mempunyai peran sentral atau menjadi pelaku utama dari pembangunan pertanian sehingga kedaulatan dan kemandirian para petani akan terwujud.  Petani kedepannya didorong dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

RUU Perlindungan dan  Pemberdayaan  Petani  ini diharapkan  melindungi  Petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan  pembiayaan  yang melayani kepentingan  Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta  Kelembagaan Petani dalam menjalankan  Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani dalam artian tidak ada lagi diskriminasi terhadap petani dan da kewajiban yang lebih serius oleh pemerintah dalam menjamin dan mengelola pertanian ke arah yang lebih baik lagi

Semoga RUU ini segera disahkan dan tak terlalu dipolitisir atau bahkan di Intervensi pihak “asing” sehingga Perlindungan dan  Pemberdayaan  Petani mulai dari  perencanaan,  Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, sampai peran serta masyarakat, dapat menjadi landasan petani untuk membangun kedaulatan pertanian di Indonesia . Semoga !

·    Penulis Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kal-Sel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here