DPRD Kalsel Akan Bentuk Pansus Kabut Asap?

0
52 views
anak sekolah_ditengah Kabut_Asap
anak sekolah_ditengah Kabut_Asap

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan disarankan membentuk panitia khusus atau Pansus terkait masalah kabut asap di provinsi tersebut.

Saran itu dari aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kalsel yang menamakan diri Kerukunan Aliansi Rakyat Nasional Daerah (Keranda) saat dialog dengan pimpinan/anggota DPRD tingkat provinsi tersebut di Banjarmasin, Selasa.

Aliansi LSM itu berharap, melalui Pansus DPRD Kalsel permasalahan kabut asap yang tiap tahun terjadi di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut dapat diatasi tuntas.

“Kita berharap penanganan masalah kabut asap bukan cuma bersifat seketika atau sewaktu-waktu saja saat ada kabut asap, tapi betul-betul tuntas, yang dimulai perencanaan pencegahan dan penindak kalau terjadi pelanggaran hukum,” tandas pegiat LSM tersebut.

Perencanaan penanganan kabut asap tersebut, menurut beberapa aktivis yang tergabung dalam Keranda itu, termasuk mengenai pembiayaan penanggulangan terhadap keadaan seperti terjadi bulan-bulan terakhir.

Oleh sebab itu, mereka menginginkan agar DPRD Kalsel yang ada sekarang lebih kuat lagi mendorong eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat supaya lebih keras pula bekerja dalam permasalahan kabut asap.

“Jangan ada kesan anggota DPRD Kalsel masa jabatan 2014 – 2019 hanya datang, duduk dan duit, tapi juga bekerja harus lebih lagi dari wakil-wakil rakyat sebelumnya dalam penanggulangan permasalahan daerah, termasuk kabut asap,” Solikin dan Taufik dari Keranda.

Pasalnya, menurut aktivis LSM itu, Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) se-provinsi tersebut belum maksimal dalam upaya penanggulangan masalah kabut asap.

“Padahal kita semua tahu, dampak kabut asap itu banyak warga masyarakat yang terganggu kesehatan, serta terganggunya berbagai aktivitas, seperti penerbangan,” ujar Sekretaris Forum Peduli Banua Kalsel Solikin.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin Prof Dr Ir H Idiannor Mahyudin MSi mengatakan, persoalan kabut asap bukan cuma sekarang atau tahun 2014, tapi sejak puluhan tahun lalu.

“Keadaan tersebut sebenarnya cukup memalukan kita dengan luar negeri. Apakah tidak belajar pengalaman masa lalu, dan berupaya melakukan pencegahan, bukan penanggulangan,” tandas Pembantu Rektor (Purek) III Unlam tersebut.

Semestinya, saran Purek III Unlam yang kini Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XI Kalimantan itu, belajar dari pengalaman masa lalu membuat perencanaan pencegahan atas kemungkinan terjadinya kabut asap.

Ketua DPRD Kalsel Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman menyatakan sependapat dengan akademisi dari perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di provinsi itu.

Mengenai saran pembentukan Pansus, dia menyatakan, hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut bersama pimpinan dan anggota DPRD Kalsel lainnya, yang kebetulan saat ini mereka sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.

Kedatangan Keranda yang bukan saja membicarakan masalah kabut asap, tapi berbagai hal termasuk mengenai kelistrikan di provinsi itu, diterima Ketua DPRD Kalsel Hj Noormiliyani AS, serta Ketua Komisi I dan anggota Komisi III masing-masing Surinto dan H Abdul Latief.

Karena penanganan permasalahan kelistrikan di Kalsel oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak kunjung tuntas, seperti masalah “byarpet” dan kekurang daya disebabkan masih keterbatasan pembangkit.

Sementara Kalsel dengan luas wilayah sekitar 37.000 kilometer persegi memiliki kekayaan sumber daya energi yang cukup potensial untuk pembangkit listrik, seperti batu bara.

Komisi I DPRD Kalsel membidangi hukum dan pemerintahan, sedangkan Komisi III lembaga legislatif tersebut secara umum membidangi pembangunan dan infrastruktur, termasuk pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup.

Ant/infoB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here