Pembebasan Lahan Bandara Berlarut-larut, DPRD Kalsel Bentuk Pansus

0
60 views
ilustrasi rencana pengembangan bandara Syamsudin Noor
ilustrasi rencana pengembangan bandara Syamsudin Noor

Banjarmasin – Ketua DPRD Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman mengapresiasi wacana pembentukan panitia khusus terkait masalah Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

“Saya secara pribadi mengapresiasi wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) bandara tersebut. Tapi itu kan baru wacana,” ujar “Srikandi” Partai Golkar itu, di ruang kerjanya, di Banjarmasin, Rabu.

Menurut perempuan pertama sebagai Ketua DPRD Kalsel itu, persoalan Bandara Syamsudin Noor (27 km utara Banjarmasin), di wilayah Kota Banjarbaru tersebut perlu segera penyelesaiannya.

“Mungkin melalui Pansus tersebut penanganan masalah pembebasan lahan atau rencana pengembangan bandara itu bisa lebih fokus, dan segera pula penyelesaiannya,” tegasnya.

Namun, lanjut putri dari almarhum H Aberani Sulaiman (Gubernur Kalsel tahun 1960-an) itu, untuk pembentukan Pansus tersebut perlu pembicaraan atau penjajakan lebih jauh.

“Untuk penjajakan kemungkinan perlu atau tidaknya pembentukan Pansus, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pansus tersebut, merupakan kewenangan Komisi III DPRD Kalsel,” lanjutnya.

Pasalnya Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan, termasuk mengenai bandara, lanjut mantan aktivis Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia (FKPPI/putra putri TNI) itu.

Ketua dewan yang juga masih sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel itu mengaku, terenyuh dengan berlarut-larutnya rencana pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

“Berlarut-larutnya realisasi pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang sudah berstatus internasional itu, karena penyelesaian permasalahan pembebasan lahan yang sejak lama hingga saat ini tak kunjung selasai,” tuturnya.

“Oleh sebab itu sebagai suatu kewajiban atau tanggung jawab moril, mungkin tidak salah kalau DPRD Kalsel membentuk Pansus bandara, untuk membantu penanganan permasalahan tersebut,” demikian Noormiliyani.

Persoalaan pembebasan lahan bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalsel tersebut, melibatkan pejabat di Kota Banjarbaru yang kini ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) provinsi setempat.

ant/infobanua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here