Pemetaan Kawasan Solusi Sengketa Lahan Masyarakat Dengan PT Adaro

0
56 views
demo_tanah rakyat(29)
demo tanah rakyat

Hal tersebut merupakan bagian kesimpulan saran yang juga mungkin merupakan jawaban atas sengketa lahan masyarakat dengan PT Adaro di Kalimantan selatan.
Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Doddy Imron Chalid usai menerima kunjungan kerja Pansus DPRD Provinsi Kalsel selasa 10 pebruari 2015 di Jakarta mengatakan sengketa kepemilikan lahan masyarakat dengan PT Adaro menyarankan kepada pansus DPRD Prov Kalsel untuk melihat kembali legalitas lahan yang di sengketakan dan juga pemetaan peruntukan kawasan daerah setempat.
Hal tersebut sangat penting guna menentukan letak dan luasan lahan yang di miliki oleh msayarakat dan lahan kawasan yang di miliki oleh PT Adaro sesuai dengan perizinan yang di berikan kepada perusahaan tambang tersebut.
Selain legalitas DPRD juga harus melihat kembali pemetaan rencana tata ruang kawasan untuk memastikan peruntukan kawasan sesuai dengan perencanaan pemerintah.
Menurut Doddy, jika berdasarkan legalitas terbukti PT Adaro merebut lahan masyarakat maka ini merupakan tindak pidana.
Selain itu jika PT Adaro menyalahi penggunaan peruntukan kawasan yang telah di tetapkan sesuai dengan perancanaan tata ruang peruntukan kawasan tanpa adanya persetujuan dari pemerintah baik daerah maupun pusat perusahaan tersebut juga dapat di kategorikan telah melakukan tindakan melanggar hukum.
Dua hal tersebut sangat penting untuk penyelesaian masalah sengketa lahan yang terjadi antara PT Adaro dengan Masyarakat.
Disamping persoalan tersebut sebaiknya DPRD Provinsi Kalsel dapat membuat perundangan daerah yang secara khusus mengatur tentang pertambangan dari segala aspek baik perizinan pelepasan lahan dan asset dari perusahaan maupun masyarakat agar memberikan kepastian hukum.
Sementara itu Ketua Pansus DPRD Prov Kalsel Abdul Latif pada kesempatan yang sama mengatakan pihaknya akan segera menindak lanjuti masukan dari kunjungan kerja tersebut guna percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan PT Adaro.
DPRD juga berharap dalam tindak lanjut hasil kunjjungan kerja tersebut /dapat memperoleh dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

 

Ind/infoB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here