Banjarmasin Perlu Perda Perlindungan Pangan

0
1135

sembako

Banjarmasin – Kota Banjarmasin memerlukan peraturan daerah tentang perlindungan pangan untuk memastikan keamanan distribusi pangan masuk ke wilayah itu, kata Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Banjarmasin Doyo Pudjadi.

Menurut dia, di Balaikota, Kamis, Banjarmasin bukan daerah produksi pangan, namun sebagai ibu kota provinsi menjadi daerah penerima pangan yang besar.

“Jadi tugas pemerintah bukan hanya bagaimana asal pangan tersedia, tapi bagaimana keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat itu terjamin kesehatannya,” katanya.

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2009, tambahnya, tentang masalah pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah.

Ketika peraturan daerah sudah dibuat, tutur dia, tentang keamanan pangan mengacu pada ketentuan hukum dan undang-undang yang sudah ada tentunya membuat yang berkepentingan terhadap pangan itu melakukan langkah-langkah antisifatif dan lebih hati-hati memasukkan pangan ke daerah ini.

“Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah bisa membentuk tim pemeriksaan pangan masuk, distributor tidak berani lagi sembarangan asal memasukkan pangan ke daerah ini, karena dikontrol ketat,” katanya.

Sebab, lanjutnya, jika terjadi kesalahan pemasok bahan pangan ke daerah ini tanpa memenuhi standar kesehatan tindakan sanksi bisa dilakukan, ucapnya.

Atas dasar pemikiran inilah, ujar dia, maka pihaknya mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perlindungan pangan, dan ini disetujui para wakil rakyat untuk ditindaklanjuti pembahasannya dalam rapat paripurna lalu.

Anggota DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali mengakui bahwa raperda tentang perlindungan pangan ini penting dibuat, meski pemerintah daerah di Indonesia belum ada yang memilikinya.

“Sehingga kita melakukan penggodokan raperda ini studi bandingnya ke kementerian pertanian,” ujar politisi partai Golkar yang masuk panitia khusus raperda tersebut.

Menurut dia, jika Banjarmasin berhasil membuat peraturan ini menjadi daerah satu-satunya di Indonesia yang punya perda tentang perlindungan pangan.

“Daerah kita pasti nantinya menjadi dasar daerah lain untuk membuat peraturan serupa,” kata dia.

Pihaknya pun, ucap Matnor Ali, sangat serius agar bisa secepatnya reperda ini rampung dibahas untuk di paripurnakan menjadi perda dalam waktu maksimal tiga bulan.

“Sebab pembahasan pansus raperda itukan maksimal dua bulan, ada masa perpanjangan satu bulan, harus bisa diselesaikan,” jelasnya.

Dari itu, dia berharap teman-temannya di dewan dan pihak eksekutif agar kompak secepatnya merampungkan materi dan butir-butir tertung dalam peraturan ini agar bisa di paripurnakan pula secepatnya.

 

ant/infobanua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here