Peralihan Anggaran Pembangunan Pelabuhan Perikanan Menuai Protes DPRRI

0
74 views
Hamdani
Hamdani

Kementerian Kelautan Dan Perikanan telah menyetujui alokasi pembangunan pelabuhan perikanan di beberapa daerah,namun dalam Dengar Pendapat dengan Dirjen Perikanan Tangkap pada,selasa (14/4/2015),anggaran untuk pembangunan Pelabuhan di beberapa daereah justru ada rencana untuk di batalkan dan dialihkan ke alokasi program lainnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Hamdani mengatakan, terkait dengan adanya rencana peralihan aloakasi anggaran Kementrian Kelautan Perikanan (KKP), “ waktu pengesahan APBN-P sudah ditetapkan oleh Komisi IV DPR-RI, anggaran tersebut diperuntukan buat beberapa pelabuhan yang dikategorikan sangat membutuhkan pembangunan tersebut, yakni pelabuhan samudra, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan lain-lainnya. Sehingga hal ini bertentangan dengan harapan Komisi IV dan meminta agar dapat segera direalisaikan oleh KKP”.

“Anggaran itu, sudah ditetapkan pengesahannnya melalui APBN-P oleh Komisi IV DPR-RI untuk pelabuhan-pelabuhan yang dikategorikan sangat membutuhan pembangunan pelabuhan di daerah tersebut,” ujar Hamdani selesai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan Dan Perikanan, Selasa (14/4/2015).

Selain itu, dijelaskan Hamdani, pengesahan anggaran melalui APBN-P tersebut, karena sudah beberapa kali melakukan rapat kerja dengan KKP dan sekaligus dengan Menteri Kelautan, Susi Pujiastuty. Namun, sayangnya saat RDP dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan harapan Komisi IV DPR-RI.

Kemudian terkait dengan RDP dengan Dirjen Perikanan Tangkap bahwa akan mengalihan anggaran pembangunan pelabuhan, mendapatkan penolakan dari anggota Komisi IV, bahkan meminta agar anggaran di batalkan dan usulan itu diminta dikembalikan pada draff awal saja.

“Kita melihat bahwa, kondisi nelayan saat ini sangat serius harus diperhatikan, bukan hanya dari KKP juga dari Komisi IV DPR-RI berdasarkan hasil temuan anggota ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah, misalnya hasil temuan di Aceh, Sumatera Barat dan daerah-daerah lainnya,”kata Hamdani.

“Para nelayan harus segera mendapatkan perhatian dari KKP. Dan Komisi IV DPR-RI, baik anggota maupun pimpinan tidak menghambat kebijakan-kebijakan dari KKP, namun jangan merubah apa-apa yang sudah disepakati bersama, karena melukai hati rakyat khususnya para nelayan,”ucap calon gubernur Kaliman Tengah ini.

Hamdani menambahkan, harapan Komisi IV DPR-RI, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Kelautan, Susi Pujiastuty beserta jajarannya, Komisi IV mengapresiasinya. Walau ada beberapa teman yang merasa kecewa sebagai bentuk protes atas perubahan kebijakan tersebut.

“Jangan merubah apa yang sudah menjadi ketetapan bersama. Nelayan-nelayan harus mendapatkan perhatian yang sangat serius. Komisi IV DPR-RI sudah menetapkan anggaran untuk pembangunan pelabuhan itu sebesar lebih kurang 15 triliun,” tegas Hamdani.

Indra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here