Haji Dan Umrah Dikelola Secara Khusus

0
54 views
dok/Info Banua
dok/Info Banua

Komisi VIII DPR RI sedang menggodok berbagai masalah ibadah haji dan umrah tersebut di Panitia Kerja (Panja),untuk menyelesaikan persoalan penyelenggaran ibadah haji dan umrah (PHU), Baik mengenai tata kelola, manejemen, keuangan, tabungan haji, transportasi, pemondokan, katering, pendaftaran calon jamaah haji, dan sebagainya. DPR pun mendukung jika harus dikelola oleh badan atau kementerian khusus haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak dalam diskusi forum legislasi ‘RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah (PHU)’ bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dan Pengurus MUI KH. Ali Mustofa Ya’qub, dan Wakil Ketua Umum PP IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) H. Anshori di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (11/8),mangatakan,“Komisi VIII DPR RI pasti mendukung usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji Indonesia (IPHI) agar pemerintah membentuk badan atau kementerian khusus haji, agar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji lebih baik dan transparan,”

Menurut politisi Golkar itu,”selama ini dalam pelaksanaan ibadah haji sering bermasalah meski sudah diatur UU No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, dan UU No.34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, serta peraturan menteri agama (PMA) RI, yang melarang berangkat haji bagi yang orang sudah menunaikan ibadah haji dan lain-lain. Soal daftar tunggu misalnya untuk di Jawa sampai selama 17 tahun, Sulawesi Selatan 30 tahun, Sumatera 27 tahun dan lain-lain”.

Selain itu  kata Deding, juga mengatur Dana Abadi Umat (DAU) yang mencapai ratusan triliun rupiah bagaimana uang itu kembali kepada umat (deviden), pengelolaan keuangan haji, aspek kelembagaan, tata kelola dan lainnya agar lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Sebab, selama ini Kemenag RI menjadi operator, regulator, dan eksekutor, sehingga cukup berat. “Kalau DPR RI sebagai pengawas melalui jalur kedutaan besar, bukan Kemenag RI,” katanya.

Badan haji itu seperti di Turki, bertanggung jawab terhadap tujuh kementerian, dan kuota dibagi kepada semua travel sehingga terjadi persaingan yang sehat. “Di Malaysia pakai tabung haji, tapi antriannya sama sampai puluhan tahun. Bahkan ada yang 80 tahun, selain itu, juga mengenai penggunaan uang haji; rupiah, dollar AS, atau real? silakan pemerintah yang menetapkan. Demikian pula soal transportasi, seharusnya bukan saja Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airline,” tambahnya.

Kontrak pemondokan dia berharap pemerintah bisa melakukan minimal selama 5 tahun. “Kontrak kita selama ini memang dilemahkan secara sepihak. Karena itu, dengan semua aturan perundang-undangan itu nanti bisa disenergikan atau dibentuk badan atau kementerian tersendiri, agar pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji lebih baik, bertanggung jawab dan hajinya diterima oleh Allah SWT, mabrur,” pungkasnya.

Info Banua /DPRRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here