Kalsel Siapkan Pembangunan Sektor Industri

0
41 views

Kebun Sawit HutanPemerintah Kalimantan Selatan menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembangunan industri yang akan segera dibahas bersama DPRD provinsi pada 2016.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Rosehan NB di Banjarmasin Senin mengatakan, pihaknya akan segera menyusun jadwal untuk pembahasan peraturan daerah prioritas.

“Seluruh Perda termasuk pembangunan industri dan lainnya, kita pastikan bisa diselesaikan pada 2016 ini,” katanya.

Menurut Rosehan, pada program pembentukan Perda Kalsel 2016, sesudah perubahan ada 25 Raperda yang memerlukan pembahasan dan harus selesai hingga akhir tahun ini, termasuk Perda pembangunan industri.

Pihaknya kini sedang berupaya menyusun jadwal pembahasan Raperda per masa sidang DPRD Kalsel, minimal tiga Raperda inisiatif dewan.

“Agar seluruh Perda bisa dituntaskan tepat waktu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) sebelumnya bernama Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kalsel, akan terus memacu semangat wakil rakyat untuk bekerja sesuai jadwal yang ditetapkan,” katanya.

Memastikan Perda tersebut bisa dibahas dan tidak bertentangan dengan pusat, tambahnya, pihaknya telah melakukan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang langsung ditemui Direktur DR Kurniasih SH pada Jumat (15/1).

Kegiatan fasilitasi konsultasi produk hukum daerah ini melibatkan 15 orang anggota DPRD Kalsel, empat orang anggota sekretariat dewan dan dua orang Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel.

“Evaluasi Raperda yang telah kita sampaikan, akan segera dikirimkan oleh pihak Kemendagri secara tertulis,” katanya.

Ke-25 Raperda yang telah disiapkan untuk dibahas pada 2016 ini yaitu, Raperda pembangunan industri, irigasi, perubahan retribusi dan jasa umum, perubahan retribusi perizinan tertentu, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan kearsipan daerah dean penyertaan modal Bank Kalsel.

Selanjutnya, Raperda pembangunan jangka menengah 2016-2021, pertanggungjawaban APBD 2015, perubahan anggaran 2016,APBD 2017, rencana tata ruang kawasan strategis Banjarbakula, zonasi wilayah pesisir dan pembentukan organisasi SKPD.

Ke -15 Raperda tersebut, merupakan Raperda inisiatif pemerintah provinsi Kalsel, dan sisanya Raperda inisiatif legislatif dari masing-masing fraksi.

Perda tersebut meliputi, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian dan penanggulangan bencana, rekomendasi penyelenggaraan undian berhadiah, rehabilitasi hutan kritis, pemberdayaan UMKM serta revisi penggunaan jalan umum dan jalan khusus.

Selain itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan lahan gambut, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kearifan lokal.

Politisi PDIP ini menambahkan, sehubungan dengan raperda tentang rehabilitasi hutan dan lahan kritis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan lahan gambut diberikan masukan dan saran agar disimplifikasi menjadi raperda tentang pengelolaan kehutanan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sehingga substansi perda menjadi lebih luas.

ant

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here