Payung Hukum Dan Anggaran Bukan Masalah Dalam Menyelesaikan Tenaga Honorer K2

0
31 views
Anggota DPRRI Komisi II Abdul Latief Hanafiah ,Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Kalimantan Selatan II
Anggota DPRRI Komisi II Abdul Latief Hanafiah ,Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Kalimantan Selatan II

Jakarta,Info Banua.Pemerintah di minta untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer K2 yang saat ini jumlahnya mencapai 80 persen guna meningkatkan pelayanan publik.Hal tersebut di sampaikan anggota DPRRI Komisi II,Abdul Latief Hanafiah ,Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Kalimantan Selatan II di Jakarta,Senin (22/01).

Menurutnya pemerintah terkesan sangat lambat dalam menyelesaikan persoalan ini padahal pelayanan public menjadi salah satu prioritas utama pemerintah,bagai mana pelayanan publik dapat berjalan maksimal jika tenaga pelayannya sangat kurang.

Kata Abdul Latief,”Jika pemerintah berdalih kekurangan anggaran,bukan berarti tidak ada,karena pemerintah tidak pernah mengajukan usulan anggaran ke DPR.Seharusnya MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dapat mengajukan usulan anggaran untuk pengangkatan tenaga honorer ini”.

“Jangan harap Pelayanan publik kita tidak akan dapat berjalan dengan baik, karena yang melayani adalah honorer,yang nasibnya sendiri tidak ada kepastian. Mereka adalah budak yang menjadi kuli di negara kita sendiri”,katanya.

Sementara terkait payung hukum untuk pengangkatan tenaga Honorer K2 yang dia anggap jadi kendalan,Abdul Latief menilai pemerintah dalam hal ini bisa mengeluarkan payung hukumnya mengingat presiden pemegang kekuasaan tertinggi dia memiliki hak untuk mengeluaran peraturan guna penyelesaikan persoalan bangsa.

Dalam rapat dengar pendapat Pendapat antara Komisi II dengan Dirjen Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di ruang rapat Komisi II,Senin (22/2),pemerintah melalui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan,telah menjamin adanya dana untuk rekruitmen PNS. Demikian pula dengan Dirjen Perundang-undangan Kemenkum HAM, juga menyatakan akan siap membantu menyelesaikan persoalan payung hukum untuk pengangkatan Tenaga Honorer .”Ini merupakan kabar baik dan kita tungu selama ini,DPR akan terus mendorong kebijakan pemerintah tersebut,”.pungkas Abdul Latief Hanafiah.

Indra Samsudin Noor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here