Garis Besar Haluan Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat

0
45 views
Anggota Komisi X DPRRI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Tengah Asdi Narang,SH.M,COMM.LAW
Anggota MPR/DPRRI,Asdi Narang,SH.M,COMM.LAW

Katingan,Info Banua.Keterasingan rakyat terhadap realitas pembangunan, dapat menyebabkan keprustasian masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah,tidak boleh mengabaikan indikasi pembangunan yang menyebabkan kurang arif terhadap kepentingan masyarakat,demikian di katakan Anggota MPR/DPRRI,Asdi Narang,dalam Dengar Pendapat dengan masyarakat kabupaten Katingan,Rabu (13/4/2016)

 

Menurutnya,”ketimpangan pembangunan terutama di daerah tertinggal dan terisolir dapat berdampak terhadap gangguan-gangguan pemerintahan”.

 

Untuk itulah, agar pembangunan Negara Indonesia memiliki arah yang jelas, mau tidak mau, sudah menjadi kebutuhan pentingnya pokok haluan penyelenggaraan negara atau Garis-garis Besar Hauan Negara (GBHN).

 

“GBHN, menjadi garda komitmen kebangsaan akan makin kuat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara sugguh-sungguh, dan untuk menjadi perisai mencegah terjadinya dehumanisasi dan kebangkrutan keadilan sosial”,katanya.

 

Ke engganan dalam mentransfomasikan nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, berdampak terhadap pengabaian berideologi negara bangsa ini.

 

“Tidak adil bila kita bangsa Indonesia, justru melupakan atau mengabaikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia”,tegasnya.

 

Sehingga untuk kepentingan itu, pokok haluan penyelenggaraan negara, perlu disadari oleh kompenen bangsa ini, bahwa kegagalan dalam merealisasikan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, karena tidak ada kesungguhan dalam membedah nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan pembangunan yang berwajah ketuhanan yang Maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial. Atau merealisasikan pembangunan yang mengacu pada nilai-nilai visioner Pancasila..

 

“Mulai sekarang, hendaklah kita tidak perlu ragu lagi mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam segenap aspek kehidupan bernegara, bila memang kita tidak mau diganggu oleh kepentingan ideologi-ideologi lain”,jelas Asdi Narang.

 

Kita tahu bahwa tak seorang pun meragukan kekayaan Indonesia ini. Maka pemanfaatannya mesti terwujud dalam pemaknaan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang berkeadilan. Kemanusia yang ada pada diri kita jangan sampai terkorupsi oleh kita sendiri, justru harus diamalkan dalam bingkai negara kesatuan ini.

 

Sehingga persatuan tereflesikan bukan saja dalam bentuk fisik, akan tetapi dalam bentuk non fisikli.

 

Jadi persatuan yang terkandung dalam sila ketiga, sebagai gagasan yang visioner dalam melihat pluralisme Indonesia ini, jangan sampai tercabik-cabik oleh karena tidak adanya nilai-nilai kemanusian itu.

 

Jadi pemimpin bangsa dalam semua level, sejatinya menggaungkan nilai-nilai Pancasila sebagai harapan yang harus dijwudjukan.  Bangsa Indonesia ini membutuhkkan persatuan agar tetap eksis dan berjaya.

Karena begitu krusial dan vitalnya pemaknaan nilai-nilai Pancasila, maka semua pihak harus mau dan mampu mengesampingkan keinginan-keinginan sesaat.

 

Memanng Indonesia, sebagai laboratorium demokrasi, bukan berarti kebablasan, yang mengingkari permusywaratan dan perwakilan. Jadi soal kerakyatan dan musyawarah mufakat perlu ditetapkan bagian yang tak terhindarkan dalam berbangsa bernegara ini.

 

Dengan demikian, tidak ada persatuan, kemanusiaan, dan kemakmuran yang merata tanpa keadilan. Ketidak adilan membuat frustasi, lalu mencari memicu konflik berperilaku anarkhis menggilas kemanusiaan.

 

Sila kelima harus benar-benar terwujud bukan sekadar kata-kata tanpa makna.

 

“Kebijakan Nasional sebagai arah pembangunan negara bangsa Indonesia ini, perlu membangun yang betmartabat berdasarkan amanat konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara ini”,pungkas Asdi Narang.

Indra Samsudin Noor

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here