Korupsi Sejak Dari Pikiran

Korupsi Sejak Dari Pikiran

Masih banyak pemborosan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga negara. Itulah hasil evaluasi Kementerian Keuangan terhadap anggaran 2015, yang dirilis Senin (8/2/2015). Ditemukan inefisiensi anggaran yang totalnya mencapai Rp8,9 triliun.

Itu artinya lebih dari 1 persen dari pagu belanja pada APBN 2015 yang besarnya mencapai Rp647,3 triliun. Pemborosan itu terjadi pada anggaran yang dikelola Satuan Kerja Pemerintah Pusat (SKPP) maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Modusnya pun klasik.

Misalnya, perjalanan dinas dan biaya operasional melebihi standar. Begitu pula duplikasi program dan ketidaksesuaian fungsi kementerian dan lembaga. Ini terjadi pada penganggaran program bantuan sosial, program usaha kecil dan menengah, program bedah rumah, dan program pengentasan rakyat miskin.

Ke mana muara pemborosan anggaran ini? Sudah bisa diduga. Program bantuan sosial (bansos), misalnya sudah sejak 2011 menjadi kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini, menurut KPK, sangat rentan diselewengkan, karena lemah dari aspek regulasi maupun tatalaksana.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, bansos adalah sumber manipulasi. Sudah banyak kepala daerah dan anggota DPRD yang masuk penjara, karena bansos, kata Tjahjo. Itulah sebabnya bansos mau diatur kembali pelaksanaannya. Bahkan Presiden Joko Widodo, pada 2014 pernah meminta, agar program bansos dihapus. Namun sampai sekarang, program ini ternyata masih ada.

Kebocoran APBN, sesungguhnya bukan hal yang baru. Semasa orde baru, hal serupa sudah terjadi. Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-12 di Surabaya, November 1993, begawan ekonomi, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo (almarhum), membeberkan analisisnya. Kebocoran anggaran pembangunan mencapai 30 persen. Analisis ini membuat Presiden Suharto yang juga besannya, marah.

Di balik semua itu, ini adalah bukti bahwa korupsi yang sudah ditetapkan menjadi salah satu tindak kejahatan luar biasa, terus terjadi dari waktu ke waktu. Semua rezim berkuasa selalu bilang akan melawan korupsi. Antikorupsi begitu janjinya. Namun praktiknya, terhadap pelaku korupsi, penerapan hukumnya masih jauh dari luar biasa, sehingga bisa membuat orang takut berbuat korupsi.

Hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 2015, pelaku tindak pidana korupsi hanya dihukum ringan. Rata-rata 2 tahun 2 bulan penjara. Dari 564 terdakwa korupsi yang diadili sepanjang tahun tersebut, ada 401 koruptor dihukum di bawah 1 tahun sampai 4 tahun, alias hukuman ringan.

Yang dihukum mulai 4 tahun sampai 10 tahun, atau sedang, 56 orang. Dihukum lebih dari 10 tahun, alias berat, 4 orang. Sementara 35 orang dihukum seumur hidup. Namun, pengadilan juga cukup sering membebaskan terdakwa korupsi, 68 orang.

Riset ICW ini menandakan semangat perlawanan terhadap korupsi belum seragam. Ada lembaga yang tak kenal kompromi dengan korupsi, yaitu KPK. Kasus korupsi yang ditangani KPK, belum pernah ada yang bebas di pengadilan. KPK punya doktrin, bila putusan hakim kurang dari dua per tiga tuntutan, Jaksa harus banding.

Namun ada lembaga yang bisa memainkan celah hukum. Dakwaan terkesan sengaja lemah dalilnya, sehingga membuka peluang hakim menghukum ringan, atau bahkan membebaskan dari pidana. Bahkan terjadi juga pengusutan dihentikan di tengah jalan, dengan alasan tak cukup bukti.

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi terus dipertanyakan masyarakat sampai hari ini. Revisi UU KPK yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR, ditolak oleh 83,9 persen masyarakat. Itulah hasil survei Indikator Politik Indonesia. Revisi yang dimaksud pemerintah untuk memperkuat pemberantasan korupsi, dinilai sebaliknya oleh publik.

Pembatasan kasus korupsi Rp25 miliar ke atas yang bisa diusut KPK dalam draf revisi, misalnya. Itu menunjukkan keinginan pembuat UU agar kasus korupsi lebih banyak ditangani Kepolisian dan Kejaksaan. Padahal dua lembaga ini memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Selain itu, fakta bahwa kasus korupsi yang kemudian dijatuhi hukuman ringan bahkan dibebaskan oleh hakim, asalnya dari lembaga ini.

Penolakan sebagian besar masyarakat terhadap revisi UU KPK ini semestinya menjadi cermin bagi pemerintah,. Ini memantulkan gambar bahwa masyarakat sudah sangat muak pada tindak korupsi. Mereka punya keinginan besar korupsi enyah dari kehidupan bernegara.

Masyarakat pasti sangat paham, bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti kejahatan yang sudah terencana. Temuan Kemenkeu, adanya pemborosan dan duplikasi dalam penganggaran adalah bukti bahwa korupsi sudah ada sejak dalam pikiran. Saat mendistribusikan anggaran dalam pos-pos pembangunan, sudah terpikirkan pos mana yang akan dikorup lengkap beserta besarannya.

Tak ada pilihan lain bagi pemerintah selain memihak kepada rakyat yang sudah padu melawan korupsi. Korupsi bukan saja telah merampas hak rakyat untuk sejahtera, dan meneror sumber daya keuangan negara. Korupsi juga akan terus menjadi penyebab kegaduhan negara, menjauhkan dari rasa damai. Karena korupsi adalah bagian dari akar kekerasan.

Legenda perdamaian dunia, Mahatma Gandi (1869-1948) bilang: Akar-akar kekerasan, adalah kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip.

Merancang anggaran sekaligus berpikir mengambil bagian dari anggaran itu, adalah aksi nyata keputusan politik tanpa prinsip. Menikmati bagian manipulasi anggaran yang telah direncanakan, adalah praktik menghimpun kekayaan tanpa bekerja.

Lalu, apakah pejabat seperti itu masih harus dilindungi melalui perubahan UU KPK?

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan