Tingkatkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tingkatkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kapolda Brigjen Erwin Triwanto komitmen pihaknya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini. Terbukti selain polda, polres juga bergerak. apresiasi Polres Tanahlaut yang berhasil menangani korupsi di wilayahnya. Jajaran Polda Kalsel bisa dikatakan telah melampau target penanganan kasus korupsi atau over prestasi dari yang ada.

“Dari target 16 kasus korupsi, justru Polda Kalimantan Selatan dan jajaran sudah mengungkap kasus sebanyak 26 kasus untuk 2016 ini,” kata Erwin.

Ditambahkan, Direktur Krimsus Polda Kalimantan Selatan, AKBP Rizal Irawan mengungkapan, selama ini penanganan kasus korupsi mereka lakukan ada berdasarkan lidik aparat di lapangan dan juga dikombinasi laporan masyarakat.

Modus korupsi yang dilakukan para tersangka pun beragam. Mulai dari penyalahgunaaan wewenang hingga penyalagunaan penggunaan dana negara baik itu APBD .

Rizal berharap peran serta semua pihak untuk melakukan pemberantasan atau meminimilisasi tindak pidana korupsi. Selain itu, ingin Inspektorat baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten lebih berperan aktif melakukan pengawasan.

“Jika Inspektorat lemah, bisa memunculkan tindak pidana korupsi. Kami harapkan Inspektorat juga berperan lebih meningkatkan pengawasan,” terangnya

Rizal, mengatakan, munculnya korupsi tak bisa dipungkiri salah satunya karena kurangnya pengawasan.
Apalagi saat ini desa-desa juga memiliki anggaran besar. Sehingga baiknya, Kepala Desa juga dibekali dengan ‘ilmu’ pengelolaan anggaran. Pasalnya, hal ini tidak mudah. Jangan sampai adanya anggaran besar itu jadi ajang bagi-bagi uang.

“Mereka harus tahu itu bukan uang mereka. Uang rakyat yang dititipan kepada para Kepala Desa dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan, dengan berharap para Kepala Desa juga dibekali penggunaan anggaran,” katanya.

Terpisah Wakajati Kalsel, Mudim Aristo SH mengatakan, korupsi merupakan musuh negara yang akan pihaknya tindak. Dan tidak ada istilah interpensi dalam upaya penindakan. Karena menurutnya, siapa pun pelakunya akan pihaknya tindak.

“Pokoknya, kejaksaan selaku salah satu aparat penegak hukum yang bisa melakukan tindakan terhadap kasus korupsi akan bekerja secara profesional dan proporsional dan tidak akan tebang pilih,” jelasnya.

Ditambahkan Adpidsus Zulhadi S bahwa dalam menangani kasus korupsi, selain penyelidikan, pihaknya di lapangan juga berdasarkan laporan masyarakat.

Untuk 2016 ini pihak kejati dan jajaran telah menangani sebanyak 23 kasus korupsi.

Sedangkan untuk penyidikan ada 15 kasus dan penuntutan sebanyak 35 kasus dengan rincian penyidikan kejaksaan 11 kasus dan penyidikan Polri yakni Polda Kalsel sebanyak 24 kasus.da/inf

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply