Penyerapan APBN 2017 Ada di Tangan Kinerja Pemda

0
191

jokowi-kabinet
Ada yang berbeda dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kalau dulu anggaran lebih banyak untuk kebutuhan kementerian dan lembaga, kali ini transfer ke daerah pun sama banyaknya.

Langkah tersebut sebagai cara pemerintah dalam mendelegasikan tugas ke daerah. “Ini memberi pengertian bahwa pencapaian nantinya tergantung dari kinerja daerah dalam melaksanakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperti dikutip dari detikcom.

Total belanja di APBN 2017 nantinya mencapai Rp2.080 triliun dan pendapatannya sekitar Rp1.750 triliun. Dari nilai belanja itu, presiden menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) ke 87 kementerian dan lembaga sebesar Rp763,6 triliun (36,7 persen dari total belanja) dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp764,9 triliun (36,8 persen).

Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan DIPA tersebut kemarin, Rabu (7/12), mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengawasi pemakaian dana yang besar itu. “Jangan dikorupsi satu rupiah pun,” kata dia seperti dilansir dari Tempo.co.

Ia berharap dengan postur APBN yang baru pembangunan akan lebih merata, kemiskinan berkurang, dan lapangan pekerjaan bertambah,

Selain itu, ia juga mendorong agar kepala daerah cepat tanggap dalam mengambil kesempatan dari pihak swasta. “Peran swasta dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah dan mendorong produktivitas dan inovasi,” ujar Jokowi seperti ditulis Okezone.

Langkah pemerintah ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang sedang tidak pasti. Setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu, banyak investor dan pelaku pasar yang masih menduga-duga apa yang bakal ia lakukan terhadap ekonomi Negara itu.

Ketidakpastian juga muncul di Benua Biru. Tahun depan, dua negara paling berpengaruh di Uni Eropa, yaitu Prancis dan Jerman, bakal mengadakan pemilihan umum kepala negaranya yang baru.

Apa pun hasilnya, sudah pasti akan mengubah kebijakan ekonomi kedua Negara tersebut. Di sisi lain, Uni Eropa juga belum lepas dari perlambatan ekonomi sejak krisis 2008. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhannya tahun depan hanya mencapai 1,5 persen.

Karena itu, pemerintah sudah tepat mengandalkan kemampuan dalam negeri untuk menggerakkan perekonomian. Targetnya, pertumbuhan ekonomi tahun depan bakal mencapai 5,1 persen, naik sedikit dibandingkan target tahun ini yang berada di level lima persen.

Namun, satu hal yang masih belum terjawab, apakah pemerintah daerah siap membelanjakan duit itu dengan bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here