Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kelautan dan Pertambangan Belum Optimal

0
63 views

_20170220_203918Jakarta,Info Banua.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat melebihi dari target jika di kelola dengan baik,hal tersebut di tegaskan anggota Komisi XI DPRRI Fraksi Gerindra Saiful Rasyid,di Jakarta Senin (20/2/2017).

Menurut Saiful Rasyid perolehan PNBP dapat di tingkatkan dengan lebih menggali potensi yang belum tergarap secara baik,terutama sekali dari sumber daya alam yang dimiliki,seperti sektor Pertambangan,dan Kelautan.

Penerimaan PNBP sektor kelautan hasil tangkapan nelayan selama ini belum teroptimalkan,jika selama ini PNBP hanya mengandalkan dari volume kapal yang di pergunakan,sementara hasil tangkapan ikannya sangat banyak tidak di pungut penerimaannya sebagai PNBP.Pemerintah di minta dapat memberlakukan PNBP juga pada hasil tangkapannya,karena potensi hasil laut merupakan kekayaan negara yang sangat besar.

Selain potensi sektor kelautan ada sumber PNBP yang sangat besar belum teroptimalkan yakni dari sumber daya alam terutama hasil pertambangan dan galian.

Penerimaan negara yang di ambil dari sektor pertambangan ini masih sangat kecil,tidak sebanding dengan kerusakan yang di rasakan oleh masyarakat.Oleh karena itu sudah sewajarnya PNBP sektor pertambangan ini kita evaluasi kembali,dan di tingkatkan.

Sumber daya alam sektor pertambangan ini adalah kekayaan negara yang tidak dapat di perbaharui,jika suatu saat nanti sumber daya alam ini habis,apa yang bisa di harapkan lagi sebagai penerimaan negara.Sebelum itu terjadi sudah seharusnya perolehan sektor ini kita lebih tingkatkan lagi.

Peningkatan Pendapatan sektor pertambangan ini sangatlah adil mengingat kerusakan yang di timbulkan dan di rasakan oleh masyarakat dan negara yang akan menanggungnya baik unuk saat ini maupun yang akan datang,sementara pengusaha hanya menikmati keuntungan.

Melalui Rancangan Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang saat ini sedang di bahas DPRRI,aturan aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut harus di cantumkan,agar memiliki payung hukum yang kuat termuat dalam Undang Undang,tidak hanya sekedar diatur dalam Peraturan Menteri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.