OJK Sebagai Sekretariat Satgas Waspada Investasi

0
52 views

Agus Priyanto OJK

Kepala Kantor OJK Regional 9 Agus Priyanto melaporkan, pada awal tahun 2014(awal beroperasinya OJK di daerah) OJK Kalsel masih berstatus sebagai KOJK, dan sejak tanggal 1 Januari 2016 status KOJK Kalsel meningkat menjadi Kantor Regional 9 Kalimantan yang membawahkan KOJK Kalbar, Kalteng dan Kaltim serta Kaltara.

Sejak tanggal 1 Agustus 2016, Kantor Regional 9 Kalimantan telah berpindah dari gedung Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ke gedung yang saat ini kami gunakan dan sebentar lagi akan sama-sama kita saksikan peresmiannya.

Kantor OJK Regional 9 Kalimantan memiliki tugas yang sangat strategis,yang tidak hanya mengawasi perbankan, tetapi juga industri jasa keuangan lainnya (non Bank) di samping melakukan tugas edukasi dan perlindungan konsumen.

Dengan luas wilayah kalimantan selatan 38.744,23 meter persegi, KalimantanSelatan menjadi rumah bagi banyak Industri Jasa Keuangan diantaranya :

32 Bank Umum  dengan jumlah kantor 376 kantor, yang terdiri atas : 6 Bank Umum Syariah dengan 33 kantor, yang terdiri atas :
·         1 kantor pusat (BPD),

·         71 kantor cabang,

·         241 kantor cabang pembantu

·         63 kantor kas

·         9 kantor cabang syariah

·         19 kantor cabang pembantu syariah

·         5 kantor kas syariah

dengan total aset sebesar Rp 58,32 Trilyun dengan total aset Rp 4,65 Trilyun

 

Selain bank umum, di Kalsel terdapat 27 BPR dan 1 diantaranya BPRS yang tersebar di 13 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan dengan total aset masing-masing sebesar Rp 570 Milyar dan Rp 39 Milyar.

Stabilitas sistem keuangan dan tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan di Kalimantan Selatanrelatif masih terjaga dengan baik. Kinerja intermediasi perbankan di Kalimantan Selatan, yang tercermin dari Loan To Deposit Ratio (LDR), meningkat dari 99,2% (y-o-y) pada TW III tahun 2016 menjadi 102,2% (y-o-y) pada TW IV tahun 2016. Peningkatan LDR ini didukung oleh peningkatan penyaluran kredit di TW IV 2016 yang mencapai 8,62% (y-o-y).

Non Performing Loan (NPL) kredit pada TW IV sedikit membaik posisi 3,42% dari triwulan sebelumnya 3,5%. Pertumbuhan penyaluran kredit ini menunjukkan respon positif Sektor Jasa Keuangan terhadap perbaikan/pemulihan di beberapa sektor dunia usaha yang terjadi saat ini.

Jumlah Industri Keuangan Non Bank di Kalimantan Selatan yang dilihat darijumlah jaringan kantor sebanyak279 kantor dari 120 perusahaan yang didominasi oleh perusahaan pembiayaansebanyak 66 Perusahaan (140 Kantor).Pegadaian 56 Kantor Cabang. Kemudian disusul dengan Asuransi umum sebanyak 30 perusahaan (35 kantor) dan Asuransi Jiwa 13 Perusahaan (24 kantor).

Total Piutang Pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan di Kalimantan Selatan mencapai Rp. 7,34 Milyar dengan NPF 3,06%.

Pada sektor Pasar Modal, di Kalsel terdapat 5051 investor, dengan kapitalisasi modal sebesar Rp 1,4 Trilyun.  Di Kalsel terdapat 1 Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia, 25 Agen Penjual Efek Reksadana, dan 7 kantor cabang perusahaan sekuritas.

Penyaluran kredit mikro dan program peningkatan literasi keuangan menunjukkan hasil yang cukup positif di Kalimantan Selatan.Berdasarkan data terakhir, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan melalui 4 Bank dengan total Rp 1,18 Trilyun yang dinikmati oleh 66.371 debitur. Jumlah ini terbagi atas KUR Mikro sebesar Rp 828,96 Milyar (63.165 debitur), KUR Ritel sebesar Rp 360,5 Milyar (3.203 debitur) dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp 45 juta (3 debitur).

Untuk Program Simpanan Pelajar, telah dilakukan sosialisasi kepada 140 sekolah dan 126 diantaranya ikut menandatangani perjanjian kerjasama. Sampai dengan akhir tahun 2016 terdapat 104.258 rekening dengan nominal mencapai Rp 43.98 Milyar.

Jumlah rekening JARING mencapai 6.158 rekening dengan jumlah kredit jaring yang mencapai Rp. 1.7 Trilyun yang disalurkan melalui 22 Bank Umum.Selanjutnya, di Kalsel terdapat 3.030 agen LAKU PANDAI dengan jumlah nasabah sebanyak 5.716 orang dengan nominal Basic Saving Account mencapai Rp 1.5 Milyar.

 

Kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks.Berbagai macam produk keuangan dikembangkan untuk memberikan kemudahan dan manfaat yang optimal bagi konsumen. Namun demikian, adanya kemudahan tersebut seringkali mengakibatkan permasalahan antara industri dengan konsumennya baik karena keterbatasan pemahaman akan produk/jasa maupun pola pemasaran yang kurang jelas. Kondisi ini mendorong konsumen dan masyarakat datang meminta layanan OJK. Dapat kami laporkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah layanan konsumen yang diterima OJK baik di Kantor Regional 9 dan KOJK dibawahnya sebesar 246 layanan, dengan rata-rata tingkat penyelesaian layanan sebesar 94%. Dari jumlah tersebut, 50% layanan atau 128 layanan ditangani oleh Kantor Regional 9 Kalimantan dengan tingkat penyelesaian layanan mencapai 100%.

Kami menyadari bahwa upaya perlindungan konsumen yang telah dilakukan OJK harus diimbangi dengan kegiatan edukasi untuk meningkatkan literasi konsumen dan masyarakat sebagai langkah pencegahan agar potensi timbulnya permasalahan dapat dikurangi. Selama tahun 2016, kami telah menyelenggarakan 30 kegiatan Edukasi di Kalimantan Selatan yang terbagi atas edukasi Produk & Layanan Sektor Jasa Keuangan, Sosialisasi ke-OJK-an dan Ketentuan OJK, Edukasi Umum & Lain-lain. Kami menyadari bahwa kegiatan edukasi ini memerlukan sinergi dengan stakeholdder terkait agar jangkauan kegiatan edukasi dapat lebih luas, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Salah satu kerjasama edukasi yang melibatkan stakeholder yaitu kegiatan pembekalan KKN mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Kami memberikan pembekalan literasi keuangan kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa tersebut dapat menularkan pengetahuan seputar sektor jasa keuangan kepada masyarakat pedesaan dimana mereka tinggal selama KKN. Hal ini kami rasa efektif mengingat mahasiswa terlibat dalam aktivitas keseharian masyarakat, intens dalam berkomunikasi menggunakan bahasa setempat, dan dapat secara kontinyu membangun pemahaman masyarakat.

Kami optimis pada tahun 2017 ini upaya edukasi dan perlindungan konsumen dapat lebih ditingkatkan seiring dengan fasilitas gedung Kantor OJK Regional 9 Kalimantan yang terus dilengkapi. Kami telah memiliki gerai PELAKU sebagai sarana akses informasi bagi masyarakat dan UMKM, ruangan video confrence untuk koordinasi upaya penyelesaian permasalahan konsumen, dan ruangan yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi, dimana saat ini pada setiap hari rabu, minggu terakhir tiap bulannya diselenggarakan kegiatan Sekolah Pasar Modal Non Reguler sebagai bentuk kerjasama OJK dengan BEI.

Salah satu hal yang disampaikan Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK dalam acara pertemuan tahunan IJK tahun 2017 adalah mengenai peningkatan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang salah satunya melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Di Kalsel, TPAKD Prov. Kalimantan Selatan resmi terbentuk dan diresmikan pada tanggal 29 Agustus 2016. Selama tahun 2016 banyak dinamika yang terjadi sehingga kinerja tim mengalami pasang surut. Kami bersyukur sebagai langkah awal tim telah melakukan beberapa kali sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai akses keuangan. Tim juga telah menyelesaikan sebuah kajian peningkatan akses keuangan sektor pertanian yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah kebijakan pembukaan akses keuangan untuk sektor pertanian.

Pada rapat Pleno TPAKD tahun 2017 ini, telah disepakati program kerja untuk mendukung Misi ke 5 RPJMD Kalsel 2016-2022 terutama pengembangan Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata yang juga merupakan sektor unggulan di Kalimantan Selatan selain sektor pertambangan. Kami sungguh berharap program TPAKD di tahun 2017 ini dapat lebih terlaksana sehingga apa yang telah dirumuskan dapat direalisasikan sehingga membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain pengoptimalan kinerja TPAKD prov. Kalsel, kami juga mulai melakukan penjajakan pembentukan TPAKD tingkat Kabupaten/Kota untuk memperluas jangkauan TPAKD. Saat ini, kami telah mendapatkan komitmen untuk pembentukan TPAKD di kabupaten Tapin dan Kabupaten Tabalong. Kami berharap dalam waktu dekat TPAKD Kabupaten Tapin dan Tabalong dapat segera dikukuhkan dan memohon kesediaan Bapak Ketua atau anggota Dewan Komisioner untuk berkenan hadir dan memberikan arahan dalam pengukuhan tersebut. Kami melihat bahwa dengan adanya TPAKD di kabupaten/kota dapat menjadi jembatan bagi pelaksanaan program kerja TPAKD provinsi Kalsel.

Sama halnya dengan penyelenggaraan kegiatan edukasi dan TPAKD yang membutuhkan sinergi dan kerjasama antar lembaga/instansi, upaya melindungi masyarakat dari penawaran investasi ilegal juga memerlukan dukungan dari stakeholder terkait. Kami telah membentuk  Satgas Waspada Investasi Kalsel yang telah dikukuhkan bersamaan dengan TPAKD Kalsel pada bulan Agustus 2016 yang lalu. Dapat kami laporkan bahwa sepanjang 2016 kami telah melakukan 4 kali sosialisasi bersama, dengan fokus utama pencegahan penawaran investasi ilegal dan tawaran janji pelunasan hutang. Tahun ini kami juga telah melakukan sosialisasi dan pemeriksaan bersama terhadap penawaran investasi di Kabupaten Tabalong. Bersama-sama kami juga akan menelusuri jejak 80 Investasi ilegal yang dipublikasikan oleh Mabes Polri, agar investasi-investasi tersebut tidak merugikan masyarakat Kalsel.

Kami berharap, kantor OJK ini dapat lebih memfasilitasi tim. OJK sebagai sekretariat Satgas Waspada Investasi berencana untuk mengalokasikan ruangan yang dapat dipergunakan satgas untuk berkoordinasi dan berdiskusi. Ruangan tersebut kiranya dapat pula digunakan oleh rekan-rekan media dalam mencari informasi seputar investasi.

 

Melengkapi sambutan kami, pada hari ini juga akan dilakukan Peresmian Operasional Gedung Kantor OJK Regional 9Kalimantan yang terletak di Ahmad Yani Km. 5,5 Banjarmasin.Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Semua pihak yang telah turut memperlancar tugas-tugas OJK Kantor Regional 9 Kalimantan, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, akademisi, dan media serta yang tidak kalah penting adalah dukungan dari Industri Jasa Keuangan di Kalimantan Selatan.

Semua pihak yang telah mendukung kemandirian OJK di Kalimantan Selatan yaitu Anggota Dewan Komisioner OJK, Departemen Logistik, Departemen Keuangan, serta pihak lainnya yang tidak dapat kammi sebutkan satu persatu.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here