Makna Dan Esensi Nilai Sila Ke Empat Pancasila Sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa

0
1.382 views

Kelua Info Banua.Pada zaman era globalisasi seperti sekarang ini , nilai – nilai kebaangsaan sudah mulai luntur digerus zaman. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia sudah mulai tergeser fungsi dan kedudukannya pada saat sekarang. Tidak terkecuali perihal kerakyatan dan permusyawaratann perwakilan. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir tidak ada atau sulit untuk kita temui dalam demokratisasi di Indonesia yaitu Sila ke-4 Pancasila berbunyi ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan”,kata anggota MPR/DPD RI Antung Fatmawati dalam paparannya pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan,di depan masyarakat se kecamatan Kelua,Rabu (19/7/2017).

Menurutnya sila ke-4 merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara Indonesia.Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan. Berkat sifat persatuan dan kesatuan dari Pancasila, sila ke-4 mengandung pula sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dirumuskan untuk pertama kali oleh Presiden Soekarno yang melibatkan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Esensi daripada sila ke 4 (Empat) ini menerapkan hal pokok kerakyataan, hikmat kebijaksanaan, serta permusyawaratan dan perwakilan”, jelasnya.

Esensi yang pertama yaitu demokrasi,merupakan makna dan hakikat terpenting dalam sila ini. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apabila dijabarkan secara simpel, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan seluruh bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Kemudian esensi selanjutnya adalah Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama.

Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat dalam artian hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebikjasanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebikjasanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu.

Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di negara lain dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan.

Meskipun beberapa negara memiliki kultur yang sama dengan Indonesia, namun tidak semua negara menerapkan budaya musyawarah dan mufakat. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat dan demokratis,pungkas Antung Fatmawati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here