Moratorium Kawasan Hutan Harus Ada Kometmen Kuat Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

0
61

Jakarta,Info Banua.Selama masa Moratorium dua tahun kedepan pembukaan lahan baru di kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan  dapat di jaikan langkah untuk penertiban penggunaan kawasan hutan yang menyalahi aturan mempergunakan tidak sesuai peruntukannya,kata Anggota Komisi IV DPRRI Hamdhani,di Jakarta,Senin (10/7/2017).

Menurutnya selama ini kegiatan pembukaan lahan perkebunan banyak mempergunakan kawasan hutan dan ini harus segera di lakukan penertiban,jika tidak kawasan hutan yang telah di tetapkan akan terus berkurang.

Selama dua tahun kedepa ini kementerian kehutanan tidak ada melakukan perubahan kawasan hutan dan pemberian ijin untuk kegiatan lain.Perusahaan yang telah mengajukan ijin penggunaan kawasan hutan dan telah terjadi seperti untuk perkebunan akan di tinjau ulang,katanya.

Selama ini sering terjadi tidak memiliki ijin penggunaan kawasan hutan oleh pemerintah pusat,namun di daerah mereka tetap melakukan  aktifitas penggunaan kawasan hutan,karena lemahnya pengawasan di daerah,dan adanya pemberian ijin oleh pemerintah daerah setempat,ini sering terjadi karena itu kementerian kehutanan dan pemerintah daerah harus berkoordinasi secara intensif untuk mengawasi dan menegakkan aturan,jelas Hamdhani.

Jika sudh ada yang telah mempergunakan kawasan hutan,kementerian kehutanan meninjau ulang perijinannya,begitu juga dengan pemerintah daerah,jika bermasalah pada peirijinan dapat di lakukan tindakan tegas sesuai aturan.

Dengan moratorium selama dua tahun kedepan di harapkan kawasan hutan yang rusak saat ini dapat di kembalikan dan ditata ulang kembali,dan kawasan hutan dapat di kembalikan fungsi dan tata kelola hutan dapat di perbaiki,pungkas Hamdhani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here