KPPHI Desak KPK dan BPK Audit Dana Reklamasi Pertambangan Batubara di Kalsel

KPPHI Desak KPK dan BPK Audit Dana Reklamasi Pertambangan Batubara di Kalsel

Dampak utama dari aktivitas pertambangan batubara terbuka yaitu perubahan penampakan bentang alam. Lahan yang dulunya hutan, perbukitan, perkebunan atau pertanian, berubah tanpa vegetasi dan dipenuhi lubang. Meski telah banya janji-janji perusahaan yang diucapkan maupun jaminan pemerintah untuk reklamasi, kenyataannya sangat sedikit bentang alam yang dikembalikan utuh seperti kondisi semula sebelum adanya aktivitas pertambangan.

Persoalan pasca aktivitas pertambangan, yaitu reklamasi lahan memang menjadi masalah di bekas lokasi pertambangan batubara. Persoalan hasil reklamasi pertambangan di Kalsel menjadi bahan dialog yang diinisiasi Komite Pemantau Program Hutan Indonesia (KPPHI) Korwil Kalimantan. Dengan menghadirkan pembicara dari akademisi, dan dar pemangku kebijakan, yang digelar di Hotel Victoria Banjarmasin, Kamis (10/9/2017).

Nara sumber dari Dinas Pertambangan dan Energi Prov.Kalsel, Rika Oktarly, yang menyorot soal peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten yang melakukan Ijin pertambangan. Maka Pemprop Kalsel akan membenahi semaksimal mungkin. Dimana dana reklamasi yang ada di Rekening Bersama (JAMREK) oleh Pemprop Kalsel sebesar Rp.168 miliar. Sedangkan luasan yang di reklamasi seluas 700rb (ha).

Sementara anggota DPRD Kalsel Surinto menilai, reklamasi pertambangan batubara masih belum maksimal dilaksanakan. Untuk itu perlu adanya pengawasan dari aparat terkait. “Perlu Tindakan dari pemerintah dan pemda. Bahwa aktivitas penambangan batubara dipinggir jalan agar dilakukan perbaikan dan tindakan hukum,” katanya.

Akademisi (Dosen Teknik Pertambangan Unlam) Adif Mustofa melihat, harus ada transparansi penggunaaan dana reklamasi yang selama ini sudah digelontorkan oleh perusahaan.

Hal senada dikatakan Deddy dari KPPHI Kalimantan, bahwa harus ada audit investigasi dari BPK dan KPK guna menindaklajuti dana reklamasi. “Karena banyak keluhan dan laporan dana reklamasi peruntukkan belum jelas. Baik Jaminan Reklamasi yang sumber dari PKP2B(Ijin dari Pemerintah Pusat) atau IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan dari Pemerintah Daerah,” ujarnya.

IWO Kalsel Dukung PPHI

Secara terpisah, persoalan pasca reklamasi tambang batubara di Kalsel yang oleh banyak pihak belum transparan penggunaannya juga menjadi perhatian Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kalsel Anang Fadhilah. “Kami dukung langkah PPHI, agar dana reklamasi batubara dilakukan audit. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sangat kecil, dan diperkirakan sangat tidak cukup untuk mengembalikan bentang alam seperti sebelum dilakukan penambangan batubara,” jelas wartawan Barito Post ini.

Selain persoalan besaran anggaran jaminan reklamasi dan pasca tambang yang kecil, persoalan lain adalah mekanisme pencairan dana yang tidak efektif, karena menggunakan dua pihak atau dua tanda tangan, yakni pemerintah Pemprov Kalsel dan perusahaan.

“Selain itu dampak kerusakan lingkungan pasca pertambangan batubara harus diminimalisir dengan cara memasukkan biaya rehabilitasi dalam perhitungan usaha perusahaan. Dampak perubahan bentang alam harus dihitung, juga dampak lingkungan lainnya. Selama ini kan kami nilai belum dihitung sebagai beban biaya dari perusahaan,” ujarnya.
Penulis : Yusni

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan