KPK Diharapkan Kejar Pelaku Lain, Dalam Kasus OTT Raperda Penyertaan Modal PDAM Banjarmasin

KPK Diharapkan Kejar Pelaku Lain, Dalam Kasus OTT Raperda Penyertaan Modal PDAM Banjarmasin

Kasus yang menjerat oknum pejabat di Kota Banjarmasin, Ketua DPRD Iwan Rusmali dan Dirut PDAM Bandarmasih Muslih yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK cukup menghentak dan membuat miris. Betapa tidak selama ini Kota Banjarmasin sepi dari persoalam korupsi, dan ironisnya lagi seolah kasus ini menjadi kado menjelang hari jadi Kota Banjarmasin 2017.

Mencermari kasus ini, praktisi hukum DR Fauzan Ramon SH MH juga mengaku prihatin, yang menilai kasus tersebut menunjukkan pejabat itu mengkhianati amanah rakyat dan mementingkan urusan pribadi. “Kasus OTT pejabat di DPRD dan PDAM Banjarmasin menjadi tamparan kita semua urang banua, hal yamg kurang patut dipertontonkan oknum yang terkena OTT. Bila terbukti harus dihukum setimpal dengan perbuatannya,” tegas pengacara senior yang juga owner taksi argo ini, Selasa (19/9/2017).

KPK dalam melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) baru pertama kali terjadi di Kalsel, diharapkan kasus ini jadi pelajaran. Dimana pihak yang membuat suatu kebijakan baik eksekutif , yudikatif lebih berhati-hati dan transparan. “Karena ini sudah di monitor, dimoniot tiap kebijkan yang menggunakan uang rakyat atau uang negara.

Jika tidak berhati-hati ini akan jadi incaran. Jadi kita berharap baik dewan provinsi, kota/kabupaten harus berhati-hati jangan main-main. Siapa yang melakukan harus bertanggung jawab dan di tuntaskan sampai ke akar-akarnya,” paparnya.
Fauzan berharap, KPK juga jangan tergantung dari mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, harus ditelisik dan dikejar tersangka-tersangka baru yang perlu lagi di jemput dan akan dibawa KPK.

“Kasus OTT harus diungkap dan dikembangkan lagi, siapa tahu masih ada oknum lain yang ikut bermain,” katanya.
Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandarmasih Muslih Cs, birokrasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) termonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus ini menjadi pintu masuk KPK membongkar tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah ini,” katanya. Menurut Fauzan, kini pejabat di Kalsel akan lebih berhati-hati baik terkait penyusunan dan pengesahan Raperda ataupun berbagai proyek yang sering kali ada tarik ulur antara pengusaha dan pejabat dinas terkait dalam proses lelang tender.

“Yang pasti saya sebagai pribadi selaku masyarakat Kalsel sangat mendukung upaya KPK membersihkan korupsi dan sogok-menyogok alias gratifikasi yang diduga kerap terjadi dalam sistem birokrasi dan pemerintahan,” ucap Fauzan.

Untuk itu, Doktor Ilmu Hukum ini berharap KPK bisa terus mengembangkan kasus OTT Dirut PDAM hingga membongkar semua yang terlibat di dalamnya.

“Apalagi kalau urusan pengesahan Raperda, tidak mungkin Ketua Dewan dan Ketua Pansus saja yang terlibat, selain Legislatif, KPK juga mesti menyasar pihak Eksekutif lainnya jika ada indikasi ikut berperan,” tutur pengacara kondang itu.

Fauzan juga ingin jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di daerah ini untuk ikut aktif bergerak mengungkap perkara korupsi, sehingga tidak dianggap tidak ada gerakan nyata.

“Contohnya kasus yang kini ditangani Kejati Kalsel, yakni perjalanan dinas DPRD Kalsel dan Bansos jangan sampai diambil alih KPK karena terlalu lama pengungkapannya,” ujarnya.

ida

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan