Pendamping Dana Desa Jadi Incaran Kader Partai

0
48 views

Kemendes PDTT sebenarnya sudah memberikan syarat calon pelamar pendamping desa bukan kader partai. Meski syarat itu sudah ada, tetapi masih muncul juga upaya-upaya para kader partai menyusup.

Berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2015 hingga semester I 2016, ditemukan ada beberapa pengurus partai yang menjadi pendamping desa.

Temuan itu ada di Jawa Timur, basis massa terkuat PKB yang secara tradisional dari kalangan nahdliyin. Laporan ini hanya menulis nama inisial, dengan mencantumkan posisi mereka dalam kepengurusan partai dan lokasi tugas sebagai tenaga pendamping profesional.

Laporan ini menyebut ada enam orang, dengan jabatan beragam sebagai pendamping desa, yang bertugas di sejumlah kabupaten termasuk Madiun, Pacitan, Tuban, dan Gresik. Seorang tercatat sebagai pengurus PDIP, lima lain dari PKB.

Ahmad Erani Yustika dari Kemendes, yang pernah menjabat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di kementerian, mengatakan bahwa sejak 2015 sudah ada upaya partai untuk menitipkan orang sebagai pendamping desa. Ditjen PPMD merupakan direktorat yang mengurusi rekrutmen pendamping desa.

“Kalau titipan-titipan itu biasa,” ujarnya. “Ya wajarlah. Di republik ini, masak ada yang bebas begitu? Tapi saya selalu mengatakan, ‘Ini yang mengerjakan bukan kami, ada tim seleksi, ada perguruan tinggi.’ Mereka akhirnya marah-marah karena enggak bisa nitip, ” kata Erani, yang kini menjabat Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Erani membantah jika ada tudingan Kementerian Desa menguntungkan PKB, yang kebetulan mendapat jatah menteri.

“PKB marah-marah, PDIP marah-marah, partai yang lain marah-marah. Kalau dibilang menguntungkan PKB, lha wong saya itu disemprot sama mereka. Coba saja dicek, kalau sampeyan ikut kami raker atau RDP di komisi V, itu orang PKB dan partai politik ngamuk-ngamuk,” tambah Erani, menjelaskan soal mekanisme rapat di parlemen pusat Senayan dengan komisi yang membawahi urusan infrastruktur, termasuk di dalamnya dengan Kemendes sebagai mitra kerja.

Dalam laporannya, BPK menyinggung sejumlah kejanggalan dalam seleksi pendamping desa, khususnya di Jawa Timur. Kejanggalan itu, ada sejumlah calon pendamping desa, dari posisi tenaga ahli hingga pendamping lokal desa, yang tidak mengikuti seluruh rangkaian seleksi tetapi lolos. Jumlah ini ada 125 orang. Temuan ini menguatkan indikasi terdapat pendamping titipan.

Selain temuan BPK, redaksi Tirto mendapatkan dokumen berjudul “Matriks Rekap Usulan Aspirasi Komisi V DPR-RI tahun 2016”. Isinya adalah usulan rekrutmen pendamping desa dan tenaga ahli di pelbagai daerah oleh anggota Komisi V DPR sesuai daerah pemilihan. Dokumen sama juga diperoleh redaksi Tirto untuk tahun 2015.

Erani mengklaim bahwa ia tidak pernah menerima usulan itu. Sebab, usulan rekrutmen baru pendamping desa bukan dari DPR melainkan dari daerah.

Upaya Menutupi Celah Orang Titipan Parpol

Posisi pendamping desa sebetulnya sudah tidak sestrategis saat kawasan perdesaan masih dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang didanai oleh Bank Dunia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Wewenang seorang pendamping desa sudah dikurangi. Pada masa PNPM, pendamping desa memiliki wewenang hingga mengatur keuangan proyek dana desa. Namun, wewenang itu kini sudah tidak ada.

Kini pendamping desa hanya memiliki fungsi selayaknya seorang konsultan. Ia hanya mendampingi desa, dan masyarakat merancang program hingga membuat pelaporan yang baik. Urusan pencairan dan penggunaan anggaran sepenuhnya di tangan kepala desa dan masyarakat.

Seandainya seorang pendamping desa adalah kader partai, hal yang bisa dilakukannya hanya memberikan pengaruh kepada warga dan perangkat desa. Lainnya tidak. Meski demikian, rupanya posisi itu masih dianggap seksi oleh partai.

Untuk menghalau para penyusup dari partai, Kemendes PDTT sudah membuat strategi khusus. Salah satunya membentuk tim seleksi yang melibatkan anggota dari pemerintah daerah, Kemendes PDTT, dan universitas setempat.

Plt. Dirjen PPMD, Taufik Madjid, menjelaskan bahwa komposisi tim seleksi itu—dua orang dari pemda, dua orang dari Kemendes PDTT, dan tiga orang dari universitas setempat—dibuat supaya tekanan dari partai politik untuk memaksakan orang titipan bisa dikurangi. Tim seleksi inilah yang menentukan lolos atau tidaknya calon pendamping desa. Dan dengan jumlah anggota terbanyak dari kalangan akademisi, mekanismenya diharapkan bisa mengurangi tekanan parpol di tingkat lokal.

“Tes pun seperti SNMPTN di kampus. Begitu selesai, langsung dipampangkan hasilnya, sehingga tidak ada lagi celah, tidak ada kesempatan untuk intervensi,” kata Taufik, beberapa hari lalu. Sistem seleksi ini mulai diterapkan pada 2016.

Terkait dengan masih ditemukan sejumlah pengurus partai sebagai pendamping desa, Taufik menegaskan pemerintah pasti akan memberhentikannya. Pada 2016, klaim Taufik, Kementerian Desa sudah memberhentikan 400 pendamping desa dan tenaga ahli yang bermasalah.

“Tahun lalu kita pecat 400 orang. Itu ada pengurus partai, tidak masuk kerja, double job. Partai apa saja kita pecat,” tegas Taufik. Mekanisme pemecatan dilakukan oleh pemerintah provinsi atas usulan dari desa atau kementerian.

Upaya Partai Berebut Pengaruh lewat Pendamping Dana Desashare infografik
Sorotan terhadap Kemendes dan BPK setelah Terungkap Kasus Suap

Pada akhir Mei lalu, KPK menangkap dua pejabat BPK dan dua pejabat Kemendes, yang diduga terlibat pemberian suap agar Kementerian Desa bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP merupakan opini yang diincar oleh seluruh lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah. WTP mengindikasikan laporan keuangan telah disajikan secara wajar untuk seluruh aspek material sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Semakin baik tingkat opini yang didapatkan, semakin baik pula penyajian laporan keuangan. Artinya, institusi tersebut semakin transparan dalam penggunaan anggarannya.

Operasi tangkap tangan KPK itu menduga bahwa pejabat eselon III dan eselon I Kemendes, yakni Jarot Budi Prabowo dan Sugito, “membeli” predikat WTP kepada BPK. Nilainya Rp240 juta. Pembelian ini melalui dua auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli.

Kasus ini terus dikembangkan oleh KPK, termasuk pada Senin lalu, 11 September, komisi antirasuah memeriksa Sekjen Kemendes Anwar Sanusi, yang namanya muncul dalam sidang kasus tersebut di pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam sidang dakwaan terhadap dua pejabat Kemendes, 6 September lalu, Anwar Sanusi diduga ikut mengarahkan suap ke auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri terkait opini WTP. Jaksa KPK dalam dakwaan memaparkan bahwa Anwar sebagai penanggung jawab penyusunan laporan keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Titik penting atas kasus suap ini adalah temuan-temuan audit BPK atas Kemendes pada 2015 dan semester I 2016 yang memuat pelbagai kejanggalan, termasuk mengenai anggaran pendamping desa. Dokumen laporan setebal 155 halaman itu ditandatangani pada Januari 2017 oleh Rochmadi Saptogiri, auditor utama BPK yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut.

Laporan audit BPK itu misalnya menemukan ada pembayaran honor dan bantuan biaya operasional bagi pendamping desa yang dinilai tidak wajar senilai Rp425 miliar pada 2015 dan Rp550 miliar pada semester I 2016. Di Jawa Timur, misalnya, BPK menemukan ada pemberian honor sebesar Rp32 miliar untuk tahun 2015 bagi pendamping desa yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban. Jumlah ini meningkat menjadi Rp52,7 miliar hanya untuk semester I 2016.

Laporan itu juga menyebutkan banyak pendamping desa yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Misalnya, dari 17 tenaga pendamping profesional di Kabupaten Bengkayang dan Mempawah (Kalimantan Barat) serta Blitar, Kediri, Sidoarjo, Sumenep, dan Jember (Jawa Timur), hanya satu orang yang mengunjungi desa dampingan selama 13 hari, lalu tiga orang selama 11 hari, dan tiga orang selama 10 hari. Sementara 10 orang lain mengunjungi desa di bawah 10 hari. Meski daftar presensi mereka di bawah syarat Kemendes, mereka tetap menerima gaji penuh bulanan, dari Rp3,8 juta hingga Rp4,4 juta.

Karena laporan audit BPK itulah, berdasarkan penyidikan tim KPK, pejabat Kemendes memberi suap kepada auditor BPK.

Kasus suap yang mengarah pada pembelian pengaruh opini BPK ini mengingatkan pada tren kinerja keuangan Kemendes, yang memang belum sepenuhnya kinclong. Berdasarkan riset Tirto, sejak 2008 hingga 2015, Kementerian Desa hanya sekali dapat predikat WTP murni. Sebagian besar lain memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dari kasus suap ini, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo menginginkan agar BPK mengaudit ulang laporan keuangan untuk kementeriannya. “Supaya masyarakat lebih confident apakah WTP atau enggak. Kalau enggak, jangan ditulis WTP. Saya juga enggak apa-apa,” katanya di Gedung Kemendes saat kasus suap itu mencuat pada akhir Mei lalu.

Kasus ini juga menguatkan indikasi bahwa status opini kinclong terhadap lembaga negara dan kementerian tidak menjamin institusi publik tersebut bersih dari korupsi. Setidaknya sudah ada 23 auditor BPK yang terlibat kasus suap terkait “pembelian” opini laporan keuangan.

Febri Hendri, peneliti dari Indonesia Corruption Watch, pernah mengatakan bahwa penangkapan oleh satgas KPK terhadap pejabat BPK dan Kemendes membuka kotak pandora sistem pengawasan yang macet dalam tubuh BPK.

rel/tir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here