Transaksi Non Tunai, Wujudkan Sistem Pembayaran Efisien, Aman dan Andal

0
114 views

Pemerintah menargetkan persentase kemudahan akses keuangan mencapai 75% di 2019 mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu dengan menggenjot transaksi non tunai.

Transaksi non tunai diwujudkan BI dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang menyasar pada masyarakat kurang mampu, yang selama ini diketahui kurang aksesnya dalam sistem keuangan formal.

Guna mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman dan andal, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel selenggarakan Seminar Sistem Pembayaran Non Tunai Kamis (5/10/2017).

Mengangkat tema Good Corporate Governance (GCG) Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Transaksi Non Tunai, pada seminar ini mengupas dan membahas bagaimana perubahan mekanisme sistem pembayaran dari tunai ke nontunai dapat mendukung GCG.

“Risiko hukum akan selalu melekat di setiap tindakan dalam upaya pengelolaan keuangan daerah, aparatur negara perlu secara berkelanjutan membekali diri dengan informasi tentang aturan terkini,” kata Kepala Tim Operasional Sistem Pembayaran KPw BI Kalsel Ocky Ganesia.

Pada seminar yang dihadiri para instansi pemerintah daerah, perbankan dan akademisi, dihadirkan pula Group Head Unit Sektor Swasta Direktorat Dikyanmas Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roro Wide.

Kemudian, Ketua Tim Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Natsir Konga, dan Kepala Unit Subdit III Tipodkor Polda Kalsel AKP Andri Hutagalung sebagai pembicara.

rel/yus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here