Pengendalian Inflasi Adalah Tugas Bersama

0
111 views

Jakarta – Bank Indonesia terus melakukan koordinasi kebijakan Pemerintah di pusat dan daerah dengan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Karena upaya diperlukan dalam menghadapi sejumlah risiko terkait dampak kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah, dan risiko kenaikan harga volatile food selama bulan puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Karena disisi lain, jika laju inflasi bisa dikendalikan tentu akan memiliki dampak semakin stabilnya politik dalam negeri. Karena memang pengendalian memang tugas yang harus dilakukan bersama-sama oleh semua pihak.

Hal ini dikatakan Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Lana Soelistyoningnsih, katanya pada Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 di Grand Sahid Hotel Jakarta, Senin (20/11/2017).

Untuk itu, lanjut Lana, meski ada kecenderungan tren inflasi menurun yang ditengarai sebagai efek melambatnya ekonomi, yakni menurunnya pendapatan (daya beli) dan menurunnya permintaan. Karena sSumber inflasi salah satunya bersumber dari sisi permintaan.

“Lewat kebijakan pemerintah agar ada stabilisasi harga membuat pada harga eceran tertinggi (HET) di tengah daya beli yang melemah. Tapi harus juga dipertimbangkan dampak negatifnya bagi dunia usaha,” ungkapnya.

Guna membantu mendorong daya beli, lanjut Lana, bisa dilakukan lewat bantuan sosial meski sifatnya sementara. “Untuk itu diperlukan kegiatan yang bisa tumbuh sehingga bisa menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” tegasnya.

Agar efektif dan terarah, Lana berharap, dana desa dan dana transfer daerah sebaiknya harus diprioritaskan guna penciptaan lapangan kerja.

Hal senada dikatakan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Perekonomian Iskandar Simorangkir, bahwa persoalan pengendalian inflasi perlu adanya kerja sama di antara tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk menstabilkan inflasi di daerah.

“Perbedaan karakteristik antardaerah, apakah sebagai daerah produsen atau daerah konsumen, ataupun perbedaan kondisi ketersediaan (surplus atau defisit) membutuhkan sinergi agar tercipta kestabilan harga di kedua daerah tersebut,” katanya.

Iskandar mengungkapkan, tugas TPID di daerah dan provinsi melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota. Juga menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.

“TErmasuk melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota.
Juga, melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi,” paparnya.

TPID pusat melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengertian Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain:
1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. [Penjelasan lebih detail mengenai IHPB dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik www.bps.go.id]

2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Pengelompokan Inflasi
Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose – COICOP), yaitu :

1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan
4. Kelompok Sandang
5. Kelompok Kesehatan
6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

ida yusnita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here