Penyaluran Kredit 20 Persen untuk UMKM, Demi Kesinambungan Ekonomi Kuat dan Seimbang

0
72 views

Jakarta- Angin segar bagi pelaku UMKM di Tanah Air, mulai tahun 2018 Bank Indonesia (BI) menetapkan semua perbankan wajib menyalurkan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) minimal 20 persen.

Aturan mengenai minimal 20% kredit bank disalurkan ke UMKM sudah tertuang dalam peraturan bank Indonesia (PBI) No.14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit dalam rangka pengembangan usaha UMKM.
Hal ini disampaikan Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Yunita Resmi Sari pada Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia, Selasa (21/11) di Grand Sahid Hotel Jakarta.

“Upaya ini dilakukan BI karena untuk menopang kesinambungan perekonomian di Indonesia diperlukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang baik. Atas dasar itu perbankan didorong menyalurkan kredit ke UMKM,” katanya.

Menurut Yunita, sejak 2015 BI terus mendorong peran perbankan untuk mendukung pengembangan UMKM. Salah satunya ketentuan kewajiban perbankan menyalurkan kredit terhadap UMKM sejak 2015.

Pada tahun tersebut kredit UMKM ditargetkan 5 persen, 2016 menjadi 10 persen, 2017 menjadi 15 persen dan 2018 kembali naik menjadi 20 persen.

Yunita mengatakan, pemerintah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 110 triliun dengan memberikan subsidi bunga KUR. Namun menurutnya, penyaluran kredit tersebut tak sepenuhnya bisa dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, otoritas moneter harus turut mendukung dengan mengeluarkan aturan yang mewajibkan semua perbankan menyalurkan kredit untuk UMKM maksimal 20% dari total portofolio kredit. Aturan berupa Peraturan Bank Indonesia (BPI) tersebut, dikeluarkan pada tahun 2012 dan berlaku mulai tahun 2018 mendatang.

Dibandingkan dengan negara lain yang bahkan telah membuat undang-undang bahwa rasio bunga untuk UMKM lebih spesifik per sektor-sektornya. Bahkan, ada pula negara yang menerapkan bunga kredit negatif untuk UMKM.

Yunita melanjutkan, saat ini rasio penyaluran kredit oleh perbankan telah mencapai 19,4%. Namun demikian, masih terdapat 17 bank swasta nasional untuk BUKU I dan II serta bank pembangunan daerah (BPD) yang rasio kredit UMKM-nya masih jauh dari ketentuan tersebut.

“Bahkan ada BPD yang terlalu fokus pada pinjaman konsumsi ini harus diarahkan untuk kredit produktif,” tambahnya.

Menurutnya, UMKM harus menjadi perhatian penyaluran KUR. Sebab, UMKM merupakan satu-satunya sektor yang bertahan saat krisis 1997-1998 silam. Jika rasio kredit UMKM bank nasional maksimal 20%, maka rasio 20% untuk bank asing tidak harus untuk kredit UMKM tetapi bisa dikompensasi untuk kredit ekspor. Agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh kuat seimbang dan inklusif.

Ida yusnita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here