Membangun Manusia, Merespons Potensi Radikalisme

Membangun Manusia, Merespons Potensi Radikalisme

Potensi radikalisme dalam masyarakat kita tak bisa dianggap sepele. Kewaspadaan tampaknya tak bisa diperlonggar.

Itu terlihat dari temuan survei nasional tentang daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Survei yang berlangsung sejak Maret sampai November 2017 itu mencoba mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan masyarakat untuk menangkal perkembangan radikalisme agar tidak sampai berkembang di masyarakat.

Survei nasional itu mencoba menguji pemahaman dan tindakan masyarakat kita terkait dengan sejumlah variabel; seperti kepercayaan terhadap hukum, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, keadilan, kebebasan, profil keagamaan dan kearifan lokal.

Survei yang melibatkan 9.600 responden dari 32 provinsi itu menyajikan temuan baru yang mengejutkan. Lima daerah, yang tak pernah diduga sebelumnya, ternyata memiliki potensi radikal yang tinggi dengan daya tangkal yang rendah di masyarakatnya.

Provinsi Bengkulu, dengan angka 58,58 persen, berada di urutan pertama. Berikutnya Gorontalo 58, 48 persen, Sulawesi Selatan 58,42 persen, Lampung 58,38 persen dan Kalimantan Utara 58,30 persen.

Angka di atas 50% itu, seperti disampaikan oleh salah satu anggota Kelompok Ahli BNPT bidang Agama Nazaruddin Umar, mengindikasikan bahwa persoalan itu tak bisa dianggap sepele.

Survei yang sama juga memperlihatkan temuan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kurang tingkat radikalnya. Responden yang berpendidikan S1 menunjukkan angka 18,4 persen. Sedangkan responden berpendidikan S2 menunjukkan angka 0,9 persen. Bahkan responden yang berpendidikan S3, hampir 0 persen.

Responden dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA justru sangat rentan disusupi paham radikalisme. Perhatian yang serius tampaknya memang harus diberikan kepada kedua kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA tersebut.

Temuan itu sejalan juga dengan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Mata Air Foundation dan Alvara Research Center pada September sampai Oktober 2017. Survei itu memperlihatkan mahasiswa dan pelajar yang terpapar paham radikalisme berjumlah cukup besar.

Penetrasi ajaran intoleran, menurut CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, sudah masuk di kalangan pelajar. Saat menjadi mahasiswa ajaran itu makin diperkuat lewat kajian-kajian di kampus.

Mudahnya pelajar dan mahasiswa terpapar paham radikalisme itu bisa jadi memang terkait dengan situasi psikologinya. “Pelajar SMA dan mahasiswa adalah masa pencarian jati diri yang rentan terhadap apa pun, termasuk ajaran intoleransi dan radikalisme,” kata Hasanuddin Ali.

Dalam survei yang dilakukan sebelumnya, BNPT juga mempunyai temuan yang serupa terkait dengan kelompok mahasiswa. Survei itu memperlihatkan bahwa 39 persen mahasiswa di 15 provinsi yang menjadi respondennya terindikasi tertarik kepada paham radikal.

Temuan-temuan itu seharusnya disikapi dengan kewaspadaan yang sangat serius. Bagaimanapun dalam waktu yang sangat dekat kita akan memasuki bonus demografi. Kaum muda -yang sekarang masih pelajar dan mahasiswa- akan menjadi kelompok yang mendominasi populasi penduduk kita.

Jika hal itu tidak diantisipasi dengan penanganan yang cermat, bonus demografi itu bisa menjadi keadaan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat kita. Itu jelas.

Penanganan itu sudah barang tentu bukanlah semata-mata sebuah pendekatan keamanan yang represif. Bahkan pendekatan yang cermat untuk merespons potensi tinggi radikalisme di kalangan anak muda itu harus dilakukan secara komprehensif yang melibatkan sinergi berbagai pihak: masyarakat maupun pemerintah.

Ketimbang bidang politik dan keamanan, dalam pemerintahan, sudah seharusnya bidang pembangunan manusia dan kebudayaanlah yang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan pendekatan yang tepat atas persoalan potensi tinggi radikalisme di kalangan kaum muda tersebut.

Karena melibatkan urusan sumber daya manusia, penanganan atas potensi tinggi radikalisme di kalangan kaum muda tidak cuma terkait dengan perkara keyakinan dan cara pandang. Penanganan hal tersebut juga seharusnya mempertimbangkan energi besar kaum muda yang perlu disalurkan dengan baik.

Olahraga, kesenian, dan kegiatan budaya lainnya seharusnya mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah, sebagai jalan untuk membangun karakter manusia.

Ketimbang mengarahkannya menjadi komoditas dan tontonan, pemerintah seharusnya lebih memperlakukan olahraga sebagai kegiatan yang bisa melibatkan warga negara untuk membangun karakter yang baik. Begitu juga dengan kesenian dan kegiatan budaya lainnya.

Kita berharap pemerintah tidak lagi menunda-nunda program yang nyata dalam membangun karakter manusia dan kebudayaan. Sungguh terlalu berisiko membiarkan potensi radikalisme yang tinggi di kalangan kaum muda itu hanya dengan program-program seremonial belaka.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan