Politisi PKS didakwa terima suap dari Aseng

Politisi PKS didakwa terima suap dari Aseng
Tersangka suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016 Yudi Widiana bersiap meninggalkan gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Selasa (14/11).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/12/2017). Mantan Wakil Ketua Komisi bidang infrastruktur dan perhubungan DPR ini didakwa menerima suap lebih dari Rp11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

Dalam dakwaan jaksa, suap itu dimaksudkan untuk memuluskan program aspirasi proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara Tahun Anggaran 2015. Yudi didakwa telah menerima uang dalam bentuk rupiah dan dolar yang totalnya Rp11,1 miliar.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata jaksa Iskandar dikutip dari Detikcom.

Jaksa menyatakan Yudi sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR mengajukan usulan program aspirasi kepada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR agar masuk DIPA Kementerian PUPR. Yudi meminta rekannya, anggota DPRD Kota Bekasi, M Kurniawan Eka Nugraha menghubungi Aseng untuk menyerahkan nama kegiatan menjadi program aspirasi.

Pada bulan Oktober 2015, jaksa menyatakan Yudi memerintahkan Kurniawan untuk menanyakan perihal komitmen fee dalam proyek tersebut kepada Aseng. Kurniawan meminta Aseng menyelesaikan fee komitmen tersebut kepada Paroli alias Asep.

Jaksa menyatakan Yudi beberapa kali menerima uang dari Aseng melalui Kurniawan. Pertama Yudi menerima uang Rp4 miliar dari Aseng melalui Kurniawan di Hotel Cikini, Jakarta pada bulan Mei 2015.

Kedua, Yudi menerima uang Rp2,5 miliar di Hotel Ibis, Jakarta yang dimasukkan dalam koper warna merah pada Desember 2015. Selanjutnya, jaksa mengatakan Kurniawan bertemu dengan Aseng di Hotel Manies Ambon untuk menerima uang Rp3 miliar.

Setelah itu, Aseng menyerahkan uang sejumlah $214.300 AS dan parfum merk Hermes serta jam tangan Panerai kepada Yudi melalui Kurniawan.

Yudi mengatakan merasa ada yang janggal dalam surat dakwaan jaksa itu. “Saya mengerti, tapi ada sedikit yang janggal. Kami dikatakan bersama Kurniawan, tapi kami tidak tahu status Kurniawan sebagai apa. Itu saja yang janggal,” ujar Yudi kepada majelis hakim.

Pada sidang dengan terdakwa terdakwa Aseng, Kamis (8/6/2017), Kurniawan mengungkapkan kode pemberian uang panas itu.

Dalam percakapan melalui pesan singkat pada 14 Mei 2015, Yudi dan Kurniawan menggunakan bahasa Arab saat membicarakan soal uang suap.

Ada kata liqo untuk menjelaskan pertemuan Kurniawan dengan Aseng. Yudi dan Kurniawan juga menggunakan istilah juz –bab atau bagian dalam kitab suci umat Islam, Alquran–yang merujuk pada uang, misalnya 4 juz sama dengan Rp4 miliar.

Kasus suap ini mencuat ketika KPK menangkap Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V DPR, Januari 2016 lalu. Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu ditangkap seusai stafnya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin melakukan transaksi yang diduga suap untuk pembangunan infrastruktur.

Damayanti telah divonis dengan hukuman 4,5 tahun penjara pada September 2016, lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Dari pengembangan penyidik KPK, kasus itu pun menyeret sejumlah anggota DPR. Politikus Partai Golkar, Budi Supriyanto telah divonis 5 tahun penjara pada Kamis (10/11/2016).

Pada 26 April 2017 lalu, giliran politisi PAN, Andi Taufan Tiro, yang diganjar hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim juga mencabut hak politik Andi.

Jumlah anggota DPR yang terseret perkara korupsi infrastruktur itu terus bertambah. Majelis hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Musa Zainuddin, Rabu (15/11/2017).

Selain hukuman penjara dan denda, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik, 3 tahun setelah pidana pokok selesai dijalani. Hakim pun memerintahkan Musa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp7 miliar.

Selain politisi di DPR, hakim juga telah menghukum Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary divonis 6 tahun penjara, Abdul Khoir 4 tahun penjara dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng divonis 4 tahun penjara.

yusi/detik

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan