Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 di Banjarmasin. Dalam gelaran tahunan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Harymurthy Gunawan menyampaikan pidato Gubernur Bank Indonesia yang bertema “Memperkuat Momentum”.
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan Bank Indonesia.
Pertemuan di Gedung BI, Rabu (12/12/2017), dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor dan berkesempatan juga menyampaikan arahan dan sambutan di hadapan tamu undangan yang antara lain berasal dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah IX Kalimantan, Pimpinan DPRD Kalimantan Selatan, seluruh pimpinan perbankan dan korporasi non bank, akademisi dan pengamat ekonomi.
Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Selatan memaparkan mengenai berbagai momentum positif pada perekonomian Indonesia, yang harus diambil manfaatnya antara lain pelonggaran kebijakan moneter yang telah dilakukan Bank Indonesia menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
“Kami berharap, perbankan dapat menindaklanjuti dengan baik langkah-langkah kebijakan Bank Indonesia, di antaranya melalui penurunan suku bunga kredit maupun peningkatan penyaluran kredit. Kepada dunia usaha, momentum pemulihan agar dimanfaatkan untuk melakukan investasi khususnya dalam sektor-sektor usaha baru yang prospektif. Tidak sedikit peluang yang dapat dimanfaatkan dari tren perkembangan ekonomi digital.
Pemerintah Daerah akan terus mendukung penguatan infrastruktur, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Harapannya ke depan, Kalimantan Selatan tidak lagi terlalu bergantung pada komoditas.”
Dalam pidatonya, Bp. Harymurthy Gunawan menekankan pentingnya memperkuat momentum dalam mendukung perbaikan ekonomi Indonesia. Di tengah pemulihan ekonomi global yang berlangsung sepanjang 2017, dengan pertumbuhan ekonomi global yang tak hanya lebih tinggi namun lebih merata, ekonomi Indonesia pun mencatat penguatan. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga pada tahun 2017, ditopang oleh kebijakan yang kredibel.
Hal ini mendapat tanggapan positif dari berbagai lembaga, antara lain lembaga pemeringkat Standard & Poor’s yang menaikkan rating kredit Indonesia menjadi investment grade.
Meskipun demikian, ekonomi Indonesia masih mengalami tantangan, baik global maupun domestik. Untuk itu, semua pemangku kebijakan perlu melanjutkan upaya-upaya memperkuat momentum pemulihan, dengan kebijakan ekonomi yang progresif.
Dalam hal ini, kebijakan harus berorientasi ke masa depan, berkesinambungan dan tersinergi, serta berimbang. Dari sisi Bank Indonesia, kebijakan akan tetap berfokus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Di bidang moneter, penyempurnaan antara lain ditempuh melalui perluasan implementasi GWM Rata-rata hingga mencakup GWM Rupiah dan GWM valas baik bagi bank konvensional maupun syariah. Selain itu, BI juga akan terus mengembangkan swap lindung nilai non-dolar AS dengan memperluas jenis mata uang yang dapat ditransaksikan, serta melakukan berbagai penguatan lainnya.
Penguatan kebijakan makroprudensial berfokus pada tiga aspek penting. Pertama, implementasi Buffer Likuiditas Makroprudensial sebagai bentuk penyempurnaan Giro Wajib Minimum Sekunder. Kedua, implementasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP) sebagai bentuk penguatan Loan to Funding Ratio. Ketiga, peningkatan efektivitas instrumen makroprudensial.
Bank Indonesia juga akan terus melakukan pengembangan UMKM yang diselaraskan dengan pengendalian inflasi dari sisi suplai, serta mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui implementasi blueprint ekonomi dan keuangan syariah.
Di bidang sistem pembayaran, BI terus mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen, kanal, dan infrastruktur pembayaran ritel domestik di bawah payung Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
BI juga memperkuat elektronifikasi untuk mendukung program pemerintah, serta akan mengeluarkan aturan bagi pelaku teknologi finansial (Tekfin). Pada area pengelolaan uang Rupiah, BI terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai, antara lain melalui penguatan sinergi layanan kas dengan berbagai pihak.
Dalam pidatonya, Bp Harymurthy Gunawan juga menyampaikan prospek perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2018 akan tumbuh pada kisaran 5,4-5,8%, sejalan dengan masih baiknya prospek harga komoditas serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur yang berdampak positif bagi perekonomian secara umum.
Inflasi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 juga akan perlahan turun pada kisaran 3,75±1%, untuk selanjutnya mengarah pada sasaran inflasi nasional 3,5±1%. Sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit Kalimantan Selatan akan berada dalam kisaran 10-11% dan 11-12%.
Dalam jangka menengah panjang, sejalan dengan terus meningkatnya kualitas modal fisik, SDM dan daya saing daerah, perekonomian Kalimantan Selatan di 2022 akan berpotensi untuk tumbuh pada angka potensialnya di kisaran 7-8% dengan tingkat inflasi yang semakin rendah dan mendekati inflasi nasional yakni pada kisaran 3±1%.
Di tengah berbagai tantangan, kita tidak dapat mengedepankan kepentingan sektoral, namun perlu menyamakan pandangan dan terus bersinergi menyatukan gerak langkah ke depan.
rel/bi/yus
