Tindakan Oknum Polisi Larang Wartawan Meliput Rapat di DPRD Kotabaru Disesalkan

0
188 views

Tindakan oknum anggota Polri yang melarang wartawan meliput kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kotabaru dengan para pendemo yang menolak aksi tambang di Kotabaru, Senin (22/1) disesalkan semua pihak, termasuk dari Ikatan Wartawan Online (IWO).

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Jodi Yudhono yang dihubungi melalui jaringan telepon selulernya, Selasa malam (23/1/2018) menyayangkan peristiwa itu. Kata dia, wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik wajib mendapatkan informasi bukannya dihalangi. Apalagi oleh oknum aparat kepolisian maupun dari pihak DPRD KOtabaru.

Aksi larangan meliput itu dialami oleh 4 orang wartawan yakni, Barito post, Mata Banua, Kalimantan Post dan Info Banua. Empat wartawan ini dilarang masuk meliput kedalam ruang rapat di gedung DPRD Kotabaru, saat dewan menggelar hearing dengan para pendemo dari ormas Kapak yang menolak kegiatan tambang.

Sebelumnya, wartawan Barito Post dan wartawan Info Banua sudah berada dalam ruang pertemuan, namun keluar karena ada peralatan wartawan yang ketinggalan di luar. Hanya hitungan beberapa menit mengambil peralatann tersebut, saat hendak masuk kembali, sudah tidak dibolehkan lagi.

“Saat kami ingin mau masuk keruangan kembali, kami dilarang. Tidak diperbolehkan masuk, ” ujar Ani wartawan media lokal di Kotabaru, Selasa (23/1/2018).

Menurut Ani, para wartawan itu ingin meliput pertemuan itu karena pada saat demonstran di luar gedung, belum melihat Forkopimda Kalsel, juga karena ingin mendengar dialog anggota dewan dengan para pendemo yang menolak tambang.

Padahal dalam pertemuan itu ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel. Selain itu demo kali itu dianggap demo yang sangat istimewa karena ada pejabat dari provinsi Kalsel.

“Tapi kami dilarang masuk sama oknum anggota Polres Kotabaru,” ujar Ani mewakili empat wartawan yang dilarang masuk.

Bahkan anggota kepolisian yang berjaga diluar gedung DPRD Kotabaru mengatakan, baik wartawan maupun yang lainnya di larang masuk keruang rapat. Larangan ini sesuai perintah.

Jika benar kejadiannya yang dialami empat jurnalis ini, kata Jodi dari IWO Pusat, hal itu merupakan pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UU No40 tahun 1999 tentang Pers.

Dalam pasal tersebut menyebutkan barang siapa dengan sengaja melawan hukum dengan melakukan tindakan menghalang-halangi pelaksanaan tugas jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama (2) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Itu sesuai ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 UU No 40/1999 tentang Pers.

Sedangkan dalam pasal 4 UU Pers Nomor 40 tahun 1999 menyebutkan menjamin kemerdekaan pers. Pers nasional mempunyai hak mencari memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. Dan pada pasal 8 UU Pers disebutkan dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

“Larangan untuk meliput kegiatan semestinya tidak layak dilakukan di era keterbukaan infomasi dewasa ini. Kami meminta kepada oknum kepolisian untuk menghormati kerja jurnalistik dalam menjalankan tugas jurnalislistik secara profesional Dengan mematuhi rambu-rambu UU Pers dan kode etik jurnalistik. Wartawan di Kotabaru tidak boleh dihalangi dalam melakukan tugas jurnalistik, ” tegas Jodi.

Ani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.