Celah Koruptor Bersembunyi di Balik Kesalahan Administratif

0
91 views

Masyarakat kita sudah sangat gemas dengan apa pun yang terkait dengan korupsi. Pengungkapan berbagai kasus korupsi makin meyakinkan masyarakat kita untuk tidak memberi ampun kepada koruptor. Itu sebabnya masyarakat kita akan beraksi keras setiap kali ada gelagat yang memberi pintu keluar bagi koruptor dari jeratan hukum.

Hal itu pula yang melatarbelakangi kerasnya polemik di tengah masyarakat kita tentang memorandum of understanding (MoU, perjanjian kerja sama) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, dan Kejaksaan Agung yang ditandatangani Rabu (28/2/2018) lalu.

MoU ketiga lembaga itu berkisar tentang koordinasi antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) -yang dalam MoU itu adalah Polri dan kejaksaan- dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi.

Polemik dalam masyarakat dipicu oleh dua hal. Pertama, pernyataan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto dalam acara penandatanganan MoU tersebut. Kedua, isi MoU itu sendiri.

Mengapa keduanya harus dipisahkan? Pernyataan Kabreskrim yang disampaikan kepada pers itu tidak termaktub di dalam MoU.

Pada kesempatan itu Kabareskrim menyatakan, “Kalau masih penyelidikan kemudian si tersangka mengembalikan uangnya, kami lihat mungkin persoalan ini tidak kita lanjutkan ke penyidikan.”

Pernyataan yang belakangan disebut sebagai pendapat pribadi -bukan pendapat institusi- itu jelas dengan mudah memicu respons keras dari publik. Pernyataan itu seperti memberi angin kepada tersangka kasus korupsi untuk lolos dari jeratan hukum.

Jika pernyataan Kabareskrim itu menjadi ketentuan prosedur penyelidikan dan penyidikan Polri, wajarlah jika publik khawatir hal itu akan membuat orang lebih rileks untuk mencoba melakukan korupsi karena tersedia jalan keluar dari tuntutan hukum.

Sungguh disesalkan bahwa pernyataan itu disampaikan oleh seorang pemimpin badan yang sangat strategis di tubuh Polri dalam pemberantasan kejahatan, sebab pernyataan itu sangat jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Klarifikasi Polri tampaknya dibutuhkan lebih dari sekadar menyatakan bahwa hal tersebut adalah pendapat pribadi salah seorang pejabat tingginya. Polri perlu mengklarifikasi apakah hal yang dinyatakan oleh Kabareskrim itu sudah atau akan menjadi prosedur dalam kerja pemberantasan tindak pidana korupsi.

Polri perlu memastikan dan meyakinkan publik bahwa prosedurnya tidak menyalahi ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Hal yang dinyatakan Kabareskrim dalam acara penandatanganan tersebut sebetulnya tidak ada secara eksplisit di dalam MoU itu sendiri. Kesepakatan itu, seperti dikutip detikcom, berkisar tentang pertukaran data, informasi, maupun laporan yang berasal dari pengaduan masyarakat beserta cara penanganannya.

Jika pengaduan itu masuk ke Kemendagri, APIP akan melakukan pemeriksaan investigasi untuk menentukan apakah aduan tersebut mengandung indikasi kesalahan administrasi ataukah pidana korupsi. Jika terindikasi korupsi, aduan itu akan diserahkan kepada APH; namun jika hanya mengandung kesalahan administratif, aduan itu akan ditangani oleh APIP.

Begitu juga sebaliknya, jika aduan yang masuk ke APH terindikasi pidana korupsi, maka langsung ditanganinya. Namun jika aduan tersebut terindikasi kesalahan administratif, aduan tersebut akan diserahkan kepada APIP.

MoU tersebut memberikan batasan kesalahan administratif itu sebagai:

  • Tidak terdapat kerugian keuangan negara/pemerintah
  • Terdapat kerugian keuangan negara/daerah, tetapi telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat
  • Merupakan bagian dari diskresi
  • Merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Ketentuan-ketentuan itu dalam MoU tersebut membuka celah bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk bersembunyi dari proses peradilan dengan dalih klasifikasi “kesalahan administratif.” Selain itu, perjanjian kerja sama tersebut juga menyisakan sejumlah pertanyaan seputar kewenangan dalam menentukan klasifikasi aduan.

Jika sebuah aduan sudah ditangani salah satu pihak, apakah pihak lain dalam MoU itu punya kewenangan untuk menyidik aduan yang sama? Jika ketiga pihak tidak bersepakat untuk menentukan klasifikasi sebuah aduan, mekanisme apakah yang akan dipakai untuk menentukan klasifikasi sebuah aduan?

Dalam penjelasannya terkait polemik MoU ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, “MoU itu juga sebenarnya merupakan amanah dari Pasal 385 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.”

Semangat yang terdapat dalam Pasal 385 UU Pemda tersebut lebih memberi tekanan kepada kewajiban APIP untuk menyelidiki aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Sedangkan semangat yang tercermin dalam MoU tersebut lebih menekankan kepada upaya untuk menyortir aduan. Itu jelas dua hal yang mempunyai implikasi yang berbeda.

Kerja sama di antara ketiga lembaga–Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan–itu memang dibutuhkan untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demi memperjelas dan mempertegas tekad yang sama untuk memerangi korupsi, ketiga pihak sebaiknya mempertimbangkan untuk merevisi perjanjian kerja sama tersebut.

Kerja sama ketiga lembaga itu harus mengarah kepada sinergi yang mempermudah, memperlancar, dan memperkuat pemberantasan korupsi. Bukan memberi celah bagi para pelanggar hukum.

rel/hms

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here