Dari Lima Provinsi, Kalsel Terendah Kepatuhan Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan

0
44 views

Tingkat kepatuhan aktif BPJS Ketenagakerjaan se wilayah Pulau Kalimantan. Provinsi Kalsel paling rendah tingkat kepatuhan menjasi peserta dari lima provinsi yang ada di Kalimantan.

Jika diurutkan, Kalteng justru yang terbaik kalau dibandingkan dengan peserta yang menerima upah dan peserta bukan penerima upah, serta jasa kontruksi yang juga dipesertakan itu prosentasenya ada 50 persen yang sudah diikutkan. Posisi kedua Kalimantan Timur 49,2, ketiga Kalimantan Utara 43,76 persen, urutan keempat Kalimantan Barat 25,80, Kalimatntan Selatan berada diposisi terakhir sebesar 23 persen.

“Kondisi tersebut menyangkut kesadaran dari perusahaan yang belum patuh, masih belum sepenuhnya sadar dalam rangka memberikan kesejahteraan perlindungan kepada para pekerjanya,” kata Kepala Kantor BPJS Ketenakerjaan Wilayah Kalimantan Heru Prayitno didampingi Ramadhan Sayo dan Kepala BPJS Kalsel Dody Latpurianto, Selasa (10/4/2018) di Banjarmasin.

Menurut Heru, jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja dengan yang sudah menjadi peserta yang paling tinggi Kalteng. “Ini menjadi PR bagi semuanya untuk kita bersama-sama meningkatkan, karena hal ini juga menyangkut perlindungan pada para pekerjanya,” katanya.

Heru mengatakan, pihaknya melakukan kerjasama dengan Kejaksaan serta dinas terkait dengan harapan agar semua perusahaan yang ada di Kalsel terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan termasuk tenaga kerjanya.
“Memang terhadap perusahaan yang belum mengikutsertakan kepada BPJS Ketenaga kerjaan, akan sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi,” katanya. ,

Bagi perusahaan yang tidak patuh atau belum mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan bisa dikenakan sanksi administarasi, pertama, tidak mendapatkan pelayanan publik. Izin usahanya dicabut, dihentikan sementera, atau dibekukan. Juga ada sanksi pidana dengan ancaman kurungan 8 tahun dan denda Rp1 miliar.

“Memang sampai sejauh ini belum ada perusahaan yang dikenakan sanksi keras itu, karena sifatnya masih melakukan pembinaan-pembinaan. Kami berharap tanpa harus melakukan upaya sanksi, perusahaan bisa patuh. Yang menonjol untuk Kalsel itu adalah masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengikut kepersertaan sebagian, jadi sebagian tenaga kerjanya itu baru diikutkan. Artinya jumlah tenaga kerjanya ada 1.000, tapi yang diikutkan antara 100-200 orang saja,” katanya.

Saat ini, kata Heru, di Kalsel tercatat ada 7.897 perusahaan yang sudah menjadi peserta hanya 72,80 psersen. Jadi sisanya ada sekitar 2 ribuan yang belum jadi peserta itu dari sisi perusahaan. Kemudian dari sisi tenaga kerja, jumlah pekerja di Kalsel ada 698.800 tenaga kerja sampai posisi terakhir bulan Maret 2018 ini.
Kemudian yang sudah terdaftar itu baru 2.390 tenaga kerja, jadi baru 35 persen itu dari sisi pekerja penerima upah perusahaan-perusahaan formal. Jadi masih banyak.ada sekitar 400 ribu tenaga kerja yang belum ikut BPJS Ketenagakerjaan.

yus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.