Pemprov Kalsel Lawan Putusan Sela PTUN Banjarmasin

0
154 views

Pemprov Kalsel langsung menggelar jumpa pers, Kamis malam (19/4/2018) pukul 23.00 WITA. Guna menanggapi hasil putusan Majelis hakim PTUN Banjarmasin yang ternyata mengabulkan tiga perkara gugatan atas penundaan SK Gubernur Kalimantan Selatan terhadap pencabutan IUP milik PT Sebuku Batubai Coal, anak usaha Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) Group.

Didampingi kuasa hukum Pemprov Kalsel Andi M Nasrun, Sekdaprov Kalsel Haris Makkie
mengungkapkan, Pemprov Kalsel melakukan perlawanan hukum terkait dengan putusan sela yang ditetapkan PTUN Banjarmasin. Pemprov Kalsel akan mengajukan bukti-bukti tambahan guna memperkuat dasar hukum pemprov mencabut tiga izin tersebut.

“Soal detailnya seperti apa tindakan selanjutnya, kita tunggu salinan putusan besok pagi yang akan diserahkan kepada Pemprov Kalsel,” katanya.

Menurut Haris, adanya pemberitaan bahwa Pemprov Kalsel kalah melawan PT SILO. Ditegaskannya, bahwa dalam kasus ini tidak ada urusan kalah dan menang. Karena putusan tersebut belum final.

Sementara itu, Andi M Nasrun mengungkapkan, dirinya mengaku kecewa terhadap putusan majelis hakim. Karena salah satu diantaranya, terkait adanya bukti-bukti yang dijadikan alasan oleh hakim itu adalah bukti yang disampaikan penggugat. “Mengapa hakim tidak mempertimbangkan bukti pemprov. Seharusnya kalau memang mau menerapkan prinsip audi expartem– mau mendengarkan kedua belah pihak. Maka bukti kami juga harus dipertimbangkan,” paparnya.

Kata Andi, pada waktu pelaksanaan dua kali sidang diuatarakannya kepada hakim bahwa pihaknya akan mempelajari untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim karena tidak adil. “Reaksi dari majelis hakim ternyata tak memberikan komentar sedikitpun. Termasuk pada saat sidang yang ketiga juga sama sikap hakim,” katanya.

Pemprov Kalsel kata Andi, belum kalahm karena masih ada proses pembuktian pada sidang lanjutan berikutrnya. “Kami siap melakukan sidang hingga jam 10 malam, demi menuntaskan kasus ini,” katanya.
Andi bahkan yakin, gugatan PT SILO tak memiliki dasar hukum, ditambah lagi jika dikaitkan dengan soal legalitas kuasa hukum PT SILO Yusril Ihza Mahendra. Masih belum ada putusan dari majelis hakim. “Akan kita tagih dan pertanyakan legalitas Yusril tersebut,” cetus Andi.

Seperti diberitakan, Humas PTUN Kota Banjarmasin Febby Fajrurrahman, mengatakan hakim memerintahkan Gubenur Kalsel selaku tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan pencabutan IUP operasi produksi batu bara milik SILO Group.

“Dengan demikian, secara normatif permintaan ini harus dilaksanakan oleh pihak tergugat. Jadi putusan yang tengah digugat ini ditunda pelaksanaannya. Sampai ada keputusan yang sebaliknya,” kata Febby, Kamis (19/4/2018).

Majelis hakim PTUN Banjarmasin yang terdiri atas ketua Daprian, hakim anggota Rory Yonaldi dan Lizamul Umum, meminta semua pihak menghormati penetapan yang diambil PTUN Banjarmasin. PTUN Banjarmasin menyidangkan perkara No: 6/G/2018/PTUN.Bjm dengan objek gugatan SK Gubernur No: 503/119/DPMPTSP/2018, yang diteken pada 26 Januari 2018.

Lewat penetapan ini, pencabutan izin tambang PT Sebuku Batubai Coal tidak bisa dilakukan sampai ada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

rel/hms

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here