Pembagian Royalti Batubara yang Diterima Kalsel Kurang Maksimal

0
58 views

Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam seharusnya dapat mendorong pembangunan yang menyejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan menganggulangi kemiskinan.

Skema Dana Bagi Hasil SDA sebagai salah satu instrumen yang memberikan ruang lebih bagi kapasitas fiskal untuk daerah kaya SDA, namun belum optimal mendorong distribusi pendapatan SDA untuk digunakan secara efektif di daerah. Kemiskinan dan kesenjangan masih banyak ditemukan di daerah penghasil batubara.

Menilik fenomena ini anggota DPD RI asal Kalsel Antung Fatmawati menilai, pembagian pembagian royalti batu bara yang selama ini diterima oleh Kalsel harus ditingkatkan lagi porsinya. Caranya, kata Fatmawati, anggota DPR RI asal Kalsel yang berada di senayan harus satu suara satu tekad demi kepentingan daerah. Memperjuangkan agar pembagian royalti batubara untuk Kalsel ditingkatkan.

“Untuk itu perlu dilakukan revisi dana perimbangan antara pusat dan daerah, agar nilainya wajar sesuai harga kekinian,” tegasnya, di Banjarmasin Selasa (15/5/2018).

Menurut dia, Undang-Undang tentang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan harus diubah, karena dari pasal dalam undang-undang itu daerah penghasil batu bara hanya mendapat 0,9 persen dari 4,5 persen jatah provinsi dan kabupaten (13 kabupaten) di Kalimantan Selatan.

Selain meminta kejelasan dana bagi hasil, fatmawati mengatakan, soal penataan pertambangan batu bara, berikut royalti batu bara, serta reklamasi lahan bekas pertambangan yang selalu mengundang perhatian pengamat lingkungan harus jadi perhatian bersama.

“SDA di Kalsel semua tahu sangat melimpah, tapi dana bagi hasil terlalu kecil. Untuk itu tak ada cara lain, selain harus diubah undang-undang. Dalam beberapa kesempatan DPD sudah membahas soal ini, tapi memang persoalannya rekomendasi dari DPD. Tapi yang menggodok dan membahas serta memutusakan itu wewenang DPR RI,” katanya.

Ketika disinggung soal tambang di Kalsel? Antung Fatmawati menegaskan, tak jadi masalah jika perusahan yang melakukan aktivitas usahanya mampu bersinergi dengan masyarakat. Artinya, masyarakat sekitar tambang bisa sejahtera. “Jika rakyar makin menderita, berarti ada yang salah. Karena kesejahteraan masyarakat sekitar wajib diperhatikan,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here