Alasan Penolakan Tanpa Diperinci Penyebabnya, tak Bisa Dijadikan Dasar Pencabutan Izin

0
129 views

Kuasa hukum PT SILO Group, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pihaknya sudah mengajukan dua ahli ke persidangan PTUN Banjarmasin, Kamis pekan lalu, Heriyanto dari Kementerian ESDM dan Esther Simon dari Kementerian LH dan Kehutanan, yang sama-sama menilai tak cukup alasan Gubernur Kalsel mencabut IUP OP tiga perusahaan anak usaha SILO Group.
Jika alasan penolakan tambang tanpa ada sebab penolakannya, tidak bisa dijadikan dasar mencabut IUP OP.

“Jika mempermasalahkan masalah lingkungan, apa yang dilontarkan itu sifatnya hanya asumsi. Asumsi tak bisa mengalahkan kesimpulan akademik sebagaimana tertuang dalam AMDAL,” paparnya, Kamis (24/5).

Menurut Yusril, SILO Group belum menambang meski sudah dimiliki izin sejak tahun 2010. Untuk itu penolakan masyarakat disebabkan akan terjadinya kerusakan lingkungan belum terbukti. Kalaupun kegiatan penambangan sudah dilakukan dan benar terjadi dampak lingkungan, maka AMDAL harus direvisi.

“Jika memang ada kerusakan lingkungan setelah dilakukan penelitian Inspektur Tambang, maka yang dilakukan Pemerintah adalah penghentian sementara. sampai AMDAL direvisi, bukan malah mencabut Izin Tambang atau IUP,” paparnya.

Dengan demikian, maka pencabutan IUP OP terhadap ketiga perusahaan anak usaha SILO Group di Pulau Laut oleh Gubernur Kalsel adalah tindakan prematur dan tidak beralasan hukum.

Sementara kuasa hukum tergugat Gubernur Kalsel, Andi M Asrun menjelaskan, soal daya tampung lingkungan lingkungan di Pulau Laut berada pada posisi rendah sehingga tiddak memungkinkan dilakukan kegiatan penambangan batubara.

Jika dipaksakan untuk ditambang, maka akan merusak daya resap air serta sumber daya air tanah didalam. Untuk itu, dari keterangan saksi ahli, Pulau Laut yang paling ideal adalah untuk kegiatan penanaman kelapa sawit dan tanaman pangan.

“Keterangan saksi ketika melakukan penelitian bukan untuk memback up keputusan gubernur atau untuk keputusan lain tidak, memang kepentingan penelitian bersama dengan balai penelitian jauh-jauh hari tahun 2013 -2015 jadi murni penelitian akademis yang dilakukan,” paparnya.

Menurut Andi, kesimpulan yang disampaikan saksi ahli dari Kementerian LH, Pulau Laut tidak bisa dilakukan penambangan.

YUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.