IWO Kalsel: Wartawan Harus Bekerja Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers

0
5

Ikatan Wartawan Online Kalimantan Selatan menggelar doa tahlil dan yasin bersama dengan seluruh anggota sembari menunggu buka puasa di Hotel Batung Batulis Jalan Panglima Sudirman Kota Banjarmasin, Rabu (13/6).
Ketua IWO Kalsel Anang Fadhilah mengatakan, pembacaan doa tahlil dan yasin sebagai bentuk duka atas meninggalnya Muhammad Yusuf, 42 tahun, wartawan Kemajuan Rakyat dan Berantas News, yang tewas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kotabaru pada Minggu 10 Juni lalu.

Redaktur surat kabar harian Barito Post Banjarmasin ini, berharap kasus yang mendera M Yusuf, dijadikan renungan dan pelajaran berharga. Atas kasus yang dihadapinya, sehingga harus mendekam dibalik jeruji Lapas Kotabaru.

“Anggota IWO Kalsel diharapkan melakukan tugas jurnalistiknya secara professional, proporsional dalam membuat berita/tulisan atau laporan. Check and recheck, cover boths or all sides, obyektivitas, kejujuran dan seterusnya. Itu semua wajib dilakukan,” tegasnya usai acara buka puasa bersama dan doa tahlil.

Pemegang kartu utama Dewan Pers ini mengungkapkan, media massa sudah menjadi bagian dari kemajuan demokrasi. Media massa bahkan sering disebut sebagai kekuatan keempat (the fourth estate) dalam struktur ketatanegaraan, setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Untuk itu, setiap wartawan harus memahami betul kode etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

“Dengan demikian, apa yang diberitakan media harus betul-betul merefleksikan realitas objektif yang benar-benar terjadi, sesuai yang dilihat dan didengar oleh wartawan dan bukan kabar angin, hoax, opini, fantasi ataupun perkiraan wartawan,“ tuturnya.


Menilik kasus Muhamad Yusuf, kata Anang, yang dijebloskan ke penjara setelah menulis kisruh sengketa perebutan lahan di antara PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) dan warga Pulau Laut. Tulisan Yusuf dituding provokatif, tak berimbang, dan menghasut yang merugikan MSAM. Akibatnya, Yusuf disangkakan melanggar Pasal 45A UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Adapun ancamannya pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

IWO Kalsel, kata Anang, jika memungkinkan akan memberikan pendampingan hukum kepada keluarga almarhum M Yusuf yang akan menggugat Polres Kotabaru dan Kajari Kotabaru, mendukung upaya Komnas HAM yang akan melakukan investigasi kasus ini.

“IWO Kalsel sebelum Yusuf dijebloskan ke penjara sudah meminta Polres Kotabaru tidak menjerat Yusuf memakai UU ITE. Karena aduan berupa produk jurnalistik.  Sejak masih tahap awal penyelidikan, kami sudah protes dan mengecam sikap polisi yang berkukuh menjerat Yusuf di luar mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meski polisi sudah berkonsultasi ke Dewan Pers, seharusnya Yusuf jangan dipidana dulu,” katanya.

Dalam kutipan risalah kejadian perkara, tersangka dituduh telah melakukan pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diberitakan melalui koran online (e-paper Kemajuan Rakyat.co.id), Dimana JPU belum membacakan tuntutan, karena persidangan masih akan memeriksa saksi-saksi.

niko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here