Kuasa Hukum PT SILO Yakin Hakim Objektif Memutuskan Hasil Sidang Secara Fair

0
2

Kuasa hukum PT SILO Group, Yusuf Pramono, berkeyakinan majelis hakim yang menyidangkan kasus gugatan pencabutan tiga izin Izin Usaha Produksi Operasi Produksi (IUP OP) PT SILO Group yang dilakukan Gubernur Kalsel selaku tergugat, bersikap adil melihat hasil sidang dan memberikan putusan objektif.

“Semua fakta dan bukti di persidangan sudah kita rangkum, disitu juga lakukan penilaian terhadap bukti yang kami sampaikan. Menjadi satu kesimpulan untuk mendukung bahwa gugatan kita sudah benar dan tepat terhadap objek sengketa yaitu keputusan gubernur Kalsel,” katanya, Kamis (31/5).

Yusuf menegaskan, pihaknya juga mengajukan dasar keputusan gubernur mencabut izin karena ada penolakan masyarakat juga kami sampaikan pada kesimpulan tersebut. Karena memang dalam persidangan semua fakta yang ada seharusnya yang harus di cari akar permasalahannya. Apakah memang ada penolakan masyarakat atas tambang Pulau Laut itu.

Yusuf juga mempersoalkan, pihak tergugat menyampaikan hal yang tak masuk substansialm seharusnya yang harus disampaikan di pengadilan, apakah penolakan masyarakat itu sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang minerba. Karena dalam, UU minerba dijelaskan bahwa izin itu dapat dicabut hanya ada yakni, pertama pihak pemegang izin lalai melaksanakan hak dan kewajibanya. Kedua, pemegang izin melakukan tindak pidana dan ketiga, pemegang izin diancam pailit.

“Itu saja alasan berdasarkan undang-undang, sekarang gubernur mencabut izin. Tindakan itu yang kita permasalahkan di dalam persidangan ini,” katanya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra juga menegaskan, sidang kasus ini menarik. Karena dihadirkan seorang sosiolog untuk menerangkan fenomena unjuk rasa terhadap suatu kegiatan yang ada di masyrakat baik itu kebun, pabrik, tambang dan lain sebagainya.

“Makanya kita minta supaya ahli sosiologi menerangkan fenomena sosiologis, apa maknanya dan bagaimana seharusnya seorang pejabat pengambil keputusan,” katanya.

Yusril meminta pejabat pemerintahan mesti hati-hati dan jangan sepihak ketika melihat suatu persoalan. “Jangan lantas menempuh jalan pintas mengadakan demo. Pejabat harus lebih mempertimbangkan soal demo. Sebab yang muncul di permukaan, belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya,” kata Yusril.

Menurut Yusril, sebelum mencabut IUP Operasi Produksi, pejabat seharusnya mengklarifikasi mengapa ada penolakan terhadap sebuah kegiatan tambang. Sebab, Yusril mencermati tuntutan demonstrasi warga Pulau Laut menyoal dampak lingkungan hidup yang terancam rusak dan tercemar akibat pertambangan.

“Sementara PT SILO sampai detik ini belum melakukan kegiatan tambang, kok dikuatirkan akan merusak lingkungan. Bagaimana logika berpikir yang sedang dibangun?” ucap Yusril.

Kalaupun SILO melakukan eksploitasi pertambangan, kemungkinan hanya seluas 2 persen dari wilayah Pulau Laut. Apalagi SILO sudah mengantongi izin AMDAL lewat kajian akademis dan multi disiplin ilmu sesuai aturan, sebelum menambang batubara.

Yusril pun mempertanyakan kenapa pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu senyap dari aksi demonstrasi. “Tambang dilakukan dengan hati-hati, maka diperlukan AMDAL,” katanya.

Adapun Musni Umar mengatakan aksi tolak tambang dengan mengumpulkan 11.000 tanda tangan dan KTP dukungan, penuh rekayasa dan cenderung bayaran. Musni mengakui orang bebas berpendapat atas suatu persoalan di era demokrasi. Namun, untuk kasus demo tolak tambang Pulau Laut, Musni melihat ada kesan melibatkan warga miskin yang secara ekonomi yang mudah diombang-ambing kepentingan politik dan bisnis.

Ia menyatakan konsistensi masyarakat dalam mendukung sesuatu hal itu bisa berubah-berubah, tergantung kepentingan yang mendorong masyarakat. “Aksi pengumpulan tanda tangan itu rekayasa semua, karena dibayar dan atas dasar kepentingan kekuasaan. Ini ciri-ciri demokrasi yang kita jalani, dari satu sisi hebat, tapi sisi lain ada ketidakpastian hukum,” ujar Musni Umar.

Musni menolak apabila suatu kebijakan diputuskan hanya mendasarkan pada kemauan pendemo, karena ada kemungkinan massa bayaran untuk memuluskan kepentingan. Kalaupun menuruti pendemo, ia khawatir tidak ada kepastian hukum dan selalu berubah-ubah sesuai selera pemesan.

Ia berkata ada tiga jenis demonstrasi, yakni rekayasa penguasa, politisi, pemodal, dan isu yang bisa menyatukan masyarakat. Menurut Musni, ciri demonstrasi agresif biasanya diimingi imbalan materi.

“Akhirnya yang bermain itu pemilik modal, cabut izinnya, kemudian diserahkan lagi kepada yang lain, lalu bawa ke pengadilan. Demo penting, tapi tidak menyelesaikan masalah,” kata Musni Umar.

Oleh karena itu, Musni menyarankan ada mediasi di antara kedua belah pihak yang bersengketa, tidak serta merta mencabut IUP atas desakan massa. “Apalagi pemerintah lagi giat melakukan investasi,” ucap Musni.

Kuasa Hukum Gubernur Kalsel dan Pemprov Kalimantan Selatan selaku tergugat, Andi Muhammad Asrun, optimis menang atas Sebuku Group ketika sidang gugatan perdata di PTUN Banjarmasin. Menurut Asrun, pencabutan IUP Operasi Produksi milik tiga anak usaha Sebuku Group sudah tepat karena berdasar aspirasi masyarakat Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.
Aspirasi tersebut telah lama disuarakan bertahap dari DPRD, Bupati dan Gubernur. “Ini ada kepentingan umum yang lebih besar misalnya menjaga kelestarian lingkungan,” kata Andi Asrun ketika menyerahkan hasil kesimpulan di PTUN Banjarmasin, Kamis (31/5/2018).

Selain itu, Asrun mengingatkan ada fakta empiris seperti daya dukung lingkungan yang rendah, sehingga apabila ada operasi pertambangan memicu kerusakan masif lingkungan hidup dan sumber daya resap air. Ia berdalih Pulau Laut merupakan pulau kecil yang tidak layak ditambang.

Asrun menegaskan, dalam pencabutan izin tambang Sebuku Group mengacu beberapa alasan mendasar, pertama pihak SILO tidak menjalankan kewajibannya. Dari 41 kewajiban, Sebuku cuma melaksanakan 3 kewajiban di dalam IUP OP. Karena fakta ini penggugat telah melanggar pasal 119 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.

“Oleh karena itu, dilakukan peringatan, pemberhentian sementara, dan putusan dengan pencabutan, semua langkah itu dilakukan pengkajian dengan kajian akademik,” ucap Andi Asrun.

Apalagi, kata Asrun, saksi ahli pihak penggugat dari Kementerian LHK justru menguatkan bahwa daya dukung Pulau Laut sangat rendah, maka tidak bisa dilakukan pertambangan. Menurut dia, ada kepentingan yang besar seperti keselamatan lingkungan dan jalan provinsi yang dipotong oleh jalan hauling.

“Kami tetap berprasangka baik, secepat itu perkara diselesaikan secepat itu pula putusan dipersiapkan,” ujarnya.

yus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here