Antisipasi Masalah Hukum, BPJS Kesehatan Gandeng Kejati Kalsel

0
77 views

Guna mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan hukum yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel. Penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) dilakukan Deputi Direksi Wilayah BPJS Kalimantan (Selatan, Tengah, Utara dan Timur) Benjamin Saut PS dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Ade Eddy Adhyaksa, disaksikan Kepala BPJS Kota Banjarmasin M Fahkriza.

Kegiatan dirangkai Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kalsel, di Kota Banjarmasin, Senin (9/7).
Benjamin mengatakan, sebagai institusi penyelenggara jaminan sosial, permasalahan bisa saja timbul dari klien, mitra kerja, peserta, atau bahkan internal BPJS Kesehatan sendiri. Karena itu, diperlukan bantuan hukum dari pihak yang berkompeten.

“Kerja sama ini untuk memberikan bantuan hukum kepada BPJS Kesehatan maupun pemahaman kepada badan usaha maupun masyarakat jangan sampai terjadi penyelewengan terhadap regulasi,” kata Benjamin.

Menurutnya, kesepakatan ini juga dimaksukan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut, meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya, dalam rangka pemulihan dan penyelematan keuangan, kekayaaan, dan aset milik BPJS Kesehatan.
Di samping itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi pemeritahan yang bersih.

BPJS Ketenagakerjaan Kalsel mencatat ada 726 nama perusahaan yang mengemplang atau menunggak iuran kepesertaan dari para pegawainya di program jaminan sosial tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalsel. Dimana total tunggakan 726 perusahaan yang ada di Kalsel sudah mencapai Rp2,8 miliar.

“Piutang perusahaan akan diupayakan ditagih hingga Desember 2018 ini. Kami akan surati semua perusahaan, juga melakukan kunjungan agar mereka segera membayar, jika tidak digubris. Tentu akan kita limpahkan ke Disnaker, agar diproses lebih lanjut,” katanya didampingi Kepala BPJS Kota Banjarmasin M Fahkriza.

Selain Disnaker, sambung Benjamin, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) se Kalsel. Upaya kerja sama ini dilakukan agar perusahaan patuh memenuhi hak-hak karyawannya. Apalagi, hal ini telah diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, penunggakan iuran kepesertaan Jamsos Tenaga Kerja akan merugikan para pekerja. Sebabnya, para pekerja menjadi tidak dapat mengklaim bila terjadi kecelakaan ataupun kematian akibat sikap perusahaan tersebut. “726 perusahaan itu potensinya setara dengan 13 ribu pegawai, jika dikali lima saja jumlahnya mencapai 65 ribu yang merupakan bagian dari masyarakat di Kalsel yang tak bisa menggunakan layanan kesehatan BPJS akibat perusahaan yang tak patuh,” katanya.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Ade Eddy Adhyaksa menyambut baik kerjasama dengan BPJS Kesehatan, kejaksaan sebagai lembaga hukum negara menyambut baik kerja sama ini karena merupakan bagian dari tugas sebagai pengacara negara yang setiap saat dibutuhkan semua pihak.

“Dengan kerja sama yang merupakan perpanjangan untuk untuk kesekian kalinya itu tetap dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan dengan saling menjaga kepercayaan yang sudah disepakati bersama,” katanya.

Ditempat yang sama, Kabid Pengawasan Disnaker Kalsel Puguh merasa kaget dengan besarnya jumlah tunggakan iuran perusahaan di Kalsel tersebut. Untuk itu, ia segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengecekan hingga teguran kepada setiap perusahaan agar segera memenuhi kewajibannya.

“Tunggakan jumlahnya yang cukup banyak, saya minta dicek betul satu persatu perusahaan. Jangan-jangan malah ada yang sudah tutup, tapi tidak diketahui,” ujarnya.

Puguh menyatakan, jaminan sosial tenaga kerja adalah hak warga Indonesia, khususnya para pekerja. Dengan begitu, penunggakan iuran adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.

Karenanya, Puguh berjanji akan menindak 726 perusahaan penunggak iuran tersebut. Sejumlah sanksi bagi perusahaan yang tetap abai juga disiapkan mulai dari sanksi administratif hingga ancaman tidak mendapatkan pelayanan publik. “Kita akan tegur dan minta tanggapan, kemudian penindakan. Jika tidak, kita akan layangkan surat agar tidak mendapatkan pelayanan publik,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.