Rangsang Pertumbuhan UMKM, Pajak Ditetapkan Menjadi  0,5 Persen

0
45 views

BANJARMASIN – Untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 terkait pemangkasan tarif pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah (Kannwil DJP Kalselteng) menggelar media gathering tahunan, di Banjarmasin Kamis (19/7/2018).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Poin utama dari aturan tersebut adalah turunnya tarif pajak penghasilan final usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%.

“PP yang diluncurkan Presiden ini sekaligus sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013, di mana aturan baru ini efektif berlaku mulai 1 Juli 2018,” ujar Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Imam Arifin.

Dijelaskan Imam, ketentuan pada PP 23/2018 mengatur pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak yang peredaran bruto atau omzetnya sampai Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

Adapun ketentuan pertama, penerapan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulan.

Regulasi tersebut juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif pajak penghasilan final di mana wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun; wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun; dan wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun.

“Tujuan PP 23/2018 adalah untuk mendorong pelaku UMKM semakin berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan kemudahan pembayaran pajak dan tarif yang lebih baik,” papar Imam.

Diharapkan dengan adanya beban pajak yang lebih ringan, UMKM bisa mengembangkan usahanya dan melakukan investasi.  Pada peraturan pengganti tersebut juga mengatur tentang jangka waktu pengenaan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen kepada pelaku usaha. Jangka waktu yang diberikan antaranya 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak seperti koperasi, cv dan firma. Sementara yang berbentuk perseroan terbatas diberi waktu selama tiga tahun.

Imam menjelaskan, jika jangka waktu yang ditentukan habis maka besaran pajak penghasilan final yang dikenakan kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.

Kegiatan sosialisasi selain mengundang para jurnalis, pelaku UMKM di Kota Banjarmasin mulai  pelaku UMKM dari sektor kerajinan tangan hingga kuliner makanan dan minuman.

Ida/inf

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here