BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Anggota Simpan Pinjam Perempuan UPK DAPM Tanbu

0
103 views

BATULICIN – Perlindungan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) merupakan hak seluruh pekerja, baik pekerja penerima upah (PU) maupun pekerja bukan penerima upah (BPU).

Perlindungan dari BPJS ketenagakerjaan itu didalamnya kini dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Asosiasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kab Tanah Bumbu.

Hal ini dikatakan Kepala Kantor Cabang Perintis (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Bumbu Murniati saat menghadiri rapat kelembagaan DAPM Kab. Tanah Bumbu Rabu (01/08/18) di Hotel Putri Duyung Pagatan Kecamatan Kusan Hilir.

Dijelaskannya, hal ini lahir dari komitmen dan sinergitas antara BPJS ketenagakerjaan dengan lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) termasuk didalamnya dukungan dari Pemerintah Daerah dan Wakil Rakyat.

“Sinergitas ini bertujuan untuk membantu program Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat pekerja melalui kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dan unit ekonomi produktif (UEP) di masing masing Kecamatan berupa perluasan kepesertaan dan perlindungan terhadap seluruh anggota kelompok binaan UPK tersebut,”paparnya.

Komitmen itu dia rincikan, BPJS ketenagakerjaan melaksanakan perlindungan tenaga kerja pengurus UPK dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara di tiap Kacamatan kedalam program penerima upah. Yakni program perlindungan kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) maupun jaminan hari tua (JHT).

“Pegawai kantor yang di ikut sertakan ke dalam 3 program JKK, JK dan JHT berdasarkan aturan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 dengan total prosentasi iuran perbulan 6,24% dari upah minimum propinsi maupun upah minimum Kabupaten,”jelasnya.

Komitmen berikutnya, BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan sektor Bukan Penerima Upah dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKk), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada seluruh anggota SPP dan UEP yang didaftarkan dan dikelola oleh masing masing UPK di kecamatan.

Menurutnya, keuntungan yang akan diperoleh anggota SPP dan UEP setelah menjadi peserta, jika mengalami suatu musibah saat melakukan kegiatan usaha, maka biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan sembuh tanpa batasan biaya (UNLIMITED). Apabila terjadi kecacatan akibat Kecelakaan Kerja maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan Santunan Kecacatan. Tidak hanya itu saja
apabila anggota SPP & UEP mengalami Kecelakaan Kerja mengakibatkan meninggal Dunia maka ahli waris berhak mendapatkan santunan sebesar 48 X upah yang dilaporkan ditambah uang kubur Rp3.000.000 ditambah Rp4.800.000 santunan berkala serta bantuan Bea Siswa untuk 1 orang anak yg masih sekolah sebesar Rp12.000.000.

“Kemudian, BPJS Ketenagkerjaan juga memberikan santunan sebesar Rp24.000.000 kepada Ahli Waris anggota SPP dan UEP yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja (meninggal biasa),” terangnya.

Ketua Asosiasi UPK Kab. Tanah Bumbu Ali Subechan menyambut baik dan sudah merasakan manfaat atas jalinan kerjasama pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada kelompok SPP dan UEP di tiap Kecamatan. Hal ini telah dibuktikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan penyerahan santunan kematian sebesar masing masing Rp24.000.000, kepada 2 orang ahli waris anggota Kelompok SPP Sakura desa Sumber Sari dan Kelompok SPP Mekar Indah desa Sumber Makmur
Saat ini Perlidungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah diberikan kepada anggota SPP dan UEP di UPK Kecamatan Sungai Loban. Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu para warga yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan usaha akan merasa terlindungi,”tandasnya.

Lebih jauh dia katakan, DAPM adalah dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang di kelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Pada prinsipnya kita tidak hanya melindungi dana kelanjutan dari PNPM namun kita akan berupa melindungi UPK nya agar terlibat dalam kepesertaan itu,” pungkasnya.(wn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here