DJP Kehilangan Penerimaan Dari Sektor Properti, Pajak Rumah Mewah Dihapus

0
20 views

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ke­menterian Keuangan (Kemenkeu) RI, mengaku akan kehilangan penerimaan dari sektor pro­perti jika rencana penghapusan pajak rumah mewah direalisasikan.
Pihak Ditjen Pajak dan Badan Kebi­jakan Fiskal (BKF), serta asosiasi pengem­bang property, tengah mengkaji rencana penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) dan PPh 22.

“Dari sisi PPnBM, memang betul akan terjadi loss karena PPnBM ini sifat­nya final, langsung menjadi peneri­maan pajak,” kata Hestu saat dihubungi, di Jakarta, Jum’at (19/10).

Menurut Hestu, penerimaan pajak dari setiap transaksi jual beli rumah mewah khususnya PPnBM, menjadi insentif fiskal dalam rangka menggerakkan sek­tor properti.

“Dalam rangka menggerakkan sekt­or properti, kita coba berikan stimulus fiskal ini. Dampaknya sendiri tidak akan signifikan terhadap penerimaan pajak secara total,” jelasnya.

Sedangkan dari sisi penerimaan PPh 22 lanjut Hestu, tidak mem­berikan dampak signifikan seperti PPn­BM. Karena pajak itu dibayar di­muka oleh pembeli properti mewah yang dapat dikreditkan dalam SPT Ta­hu­nan, sehingga tidak akan mengurangi total PPh terutang dari WP pembeli properti tersebut.

“Hanya saja kalau ada PPh Pasal 22, kita bisa meng-collect di depan, kalau dihapus berarti collect-nya di belakang (SPT Tahunan),” sambungnya.

Meski demikian, Ditjen Pajak Ke­menterian Keuangan tidak merasa cemas akan potensi kehilangan peneri­ma­an pajak akibat rencana penghapu­san pajak PPnBM dan PPh 22 rumah mewah.

“Intinya kebijakan fiskal akan ber­sifat responsif dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, sehingga dapat men­dorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” paparnya.

analisa/hms/inf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here