Tenaga Kontrak Berhak Terlindungi Jaminan Kesehatan

0
22 views

BANJARMASIN – Sebagai upaya percepatan capaian kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu gencar melakukan sosialisasi program JKN-KIS kepada berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pentingnya menjadi peserta JKN-KIS. Kali ini BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin menggelar kegiatan sosialisasi kepada tenaga kontrak yang bekerja di RSUD dr Moch Ansari Saleh Banjarmasin, Rabu (19/09).

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Henny, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pentingnya memiliki jaminan kesehatan bagi setiap individu dan itu semua merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia, tak terkecuali bagi tenaga kontrak.

“Sudah merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk terdaftar menjadi peserta JKN-KIS, sedangkan bagi pekerja termasuk tenaga kontrak, hal itu merupakan tanggung jawab pemberi kerja/satuan kerja untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS,” Jelas Henny.

Seperti yang dijelaskan, di Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa setiap lembaga swasta maupun instansi negara wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya tak terkecuali tenaga kontraknya untuk menjadi peserta JKN-KIS. Dalam kasus ini, tenaga kontrak yang bekerja di RSUD dr. Moch. Ansari Saleh dapat didaftarkan secara kolektif melalui sektor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

“Selain kewajiban dari satuan kerja untuk mendaftarkan pekerjanya, hal ini juga perlu didukung dari pemahaman setiap pekerja  akan pentingnya terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. Masih sering ditemukan penolakan dari pekerja untuk tidak mendaftarkan dirinya menjadi peserta JKN-KIS dikarenakan mereka telah terdaftar sebelumnya bersama keluarganya. Telah diterangkan dengan jelas di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 apabila masing-masing keluarga merupakan pekerja, wajib didaftarkan oleh masing-masing pemberi kerja dan membayarkan iuran. Oleh karenanya melalui kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman bagi setiap pekerja, tak terkecuali tenaga kontrak karena ini juga berkaitan dengan kepatuhan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS, serta kewajiban pekerja untuk membayarkan iurannya,” Tambah Henny.

Pada sosialisasi tersebut dijelaskan pula teknis pendaftaran pekerja melalui sektor PPNPN dan mengenai besaran iuran yang harus dibayarkan. besaran iuran tersebut akan dipotong sebanyak 5 persen dari upah PPNPN dengan rincian 3% akan dibayarkan pemerintah melalui satuan kerja dan 2 persen akan dipotong melalui upah pekerja dimana iuran tersebut sudang menanggung pula 1 (satu) orang suami/istri dan 3 (tiga) orang anak. (KA/gn).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here