KSOP Minta INSA Lakukan Negosiasi

0
39 views
Proses bongkar muat kontainer berlangsung di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Kamis (8/1). Pada 2014 total volume bongkar muat atau trougput peti kemas TPKS Tanjung Emas mencapai 575.671 TEUs atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan pencapaian 2013. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Rei/nz/15.

Pengusaha perusahaan pelayaran angkutan niaga yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association ( INSA) Kalimantan Selatan (Kalsel), menolak rencana Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) memungut biaya jasa Pelabuhan Tabanio Kabupaten Tanah Laut.

IMPT sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) membuat konsesi dengan KSOP Banjarmasin di Pelabuhan Tabanio. Persoalan mulai muncul setekah ada wacana pungutan biaya jasa pandu, ship to ship, dan lainnya kepada INSA.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Wilayah Banjarmasin, Bambang Gunawan mengatakan, pengguna jasa bisa melakukan negosiasi atau penawaran terhadap besaran tarif yang akan dikenakan apabila dirasakan terlalu berat.

“Ini kan tarif lokal, bisa ditawar atau negosiasi, jakau tidak mau bayar, silahkan kirim surat ke pusat,” ujarnya di Banjarmasin, Kamis (8/11).

Kata Bambang, adalah hal yang wajar apabila ada tarif yang dibebankan terhadap pengguna jasa di Pelabuhan Tabanio itu, karena IMPT sudah menyediakan sejumlah fasilitas dan dari pungutan, pemerintah menarik pajak sebesar 4 persen.

“Dikatakan, rencana pemberlaklujkan tarif tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses cukup panjang dan beberapa kali dilakukan pertemuan. Justru kami mempertanyakan, kenapa selama proses ini pengusaha di INSA, tidak memberikan pandangan,penawaran atau penolakan,” katanya.

Menurut Bambang, adanya konsesi di Pelabuhan Tabunio dinilainya sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan hal serupa ujarnya, akan berlaku tidak saja di wilayah kerja KSOP Banjarmasin, namun secara nasional.
“Ada syarat-syarat bisa dilakukan konsesi dan di Tabunio, dinyatakan memenuhi syarat itu,” katanya.

Sementara Ketua INSA Kalsel Capten Nurdin menilai, semua perjanjian itu tidak mengacu konsep ‘No Service No Pay’ – larangan mengutip biaya tanpa ada pelayanan jasa, terutama kegiatan bongkar muat.

Apalagi ujarnya, yang dikenakan tarif sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi tanggungan bagi para pengguna jasa yang notabene anggota INSA. Sementara yang menjadi kegiatan di dalam ruang lingkup kegiatan BUP belum diberikan besaran tarifnya. ‎

Nurdin menegaskan, pihaknya tetap menolak keinginan KSOP dan IMPT itu karena punya dasar kuat sesuai arahan dari DPP INSA yang tetap mengacu no service no pay.

Menurut dia, penerapan tarif yang akan diberlakukan IMPT belum tepat. Ia mengeluhkan IMPT mengutip tarif jasa barang dan jasa kapal ke pengguna jasa. “Tidak akan bisa dikutip, kalau tidak ada kesepakatan dengan asosiasi,” ujar Nurdin.

INSA meminta pemerintah harusnya memangkas biaya tinggi, bukan malah memaksakan aturan yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Di sisi lain, INSA turut menyayangkan pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai aturan.

Sementara, anggota INSA Kalsel, Jumadri Masrun juga kurang sepakat atas rencana pemberlakuan tarif bagi anggota INSA yang akan diterapkan IMPT. “Sebaiknya rencana itu ditunda dulu, karena terkesan dipaksakan. Apalagi IMPT itu kan perusahaan swasta,” kata Jumadri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here