Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Kalsel-Kalteng Gelar Musda II

0
104 views

Keberadaan penilai profesional merupakan profesi yang menjanjikan pada masa mendatang, baik penilai asset berwujud (tangible asset) dan tidak berwujud (intangible asset). Kehadiran profesi penilai menjadi penengah dalam sebuah proses pemberian kredit dan lain sebagai.

Saat ini, peran profesi penilai sangatlah penting dan dinilai strategis . Hal ini dikarenakan profesi penilai mempunyai andil besar dalam tata kelola pembangunan yang baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Bambang Herry Susanto. Bambang berkata MAPPI merupakan lembaga independen yang telah terbentuk sejak 31 tahun lalu.

Namun, ia mengakui lembaga ini belum dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. “Dalam rangka pembinaan dan pengembangan dimaksud perlu adanya wadah yang mewakili profesi Penilai Indonesia secara keseluruhan dalam kedudukan masing-masing sebagai perorangan, “ujar Bambang Herry selepas Musda I MAPPI di Banjarmasin, Kamis (29/11).

Menurut Bambang, pihaknya berharap pemerintah memperhatikan organisasi MAPPI. Untuk itu, ia mendesak dibuatkan peraturan dan undang-undang agar keberadaan MAPPI memiliki legitimasi.

Ia mengklaim anggota MAPPI Kalsel dan Kalteng berjumlah 75 anggota. Mereka terbagi dalam empat jenjang, yakni anggota afiliasi (affiliate member) atau disebut MAPPI-A; anggota peserta (associate member); anggota penilai terakreditasi (accredited member) atau dikenal MAPPI-T; dan anggota penilai bersertifikat (certified member) diberi gelar MAPPI-S (Cert).

“Golongan MAPPI-S inilah yang berhak menandatangani hasil penilaian dan biasanya telah memiliki perusahaan jasa atau istilah dalam MAPPI, Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) setara dengan notaris,” jelas Bambang.
Minimnya KJPP itu karena belum adanya pendidikan khusus untuk profesi penilaian tersebut. Dimana, untuk saat ini keanggotaan MAPPI berdasarkan AD/ART tahun 2010 hanya berasal dari empat latar belakang pendidikan di antaranya pertanian, teknik, hukum dan ekonomi.

Bambang berkata keberadan profesi penilaian di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia dan Singapura. “Di negara tersebut peran penting lembaga penilai independen dalam proses penilaian aset terutama untuk pengawasan kredit sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kredit macet,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here