Desember 2018

BANJARBARU – Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Provinsi Kalimantan Selatan semester III 2018, Selasa (11/12/2018). Rapat yang berlangsung di aula Kejati Kalsel dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Ade Eddy Adhyaksa beserta jajaran, Deputi Direksi Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, BPJS Kesehatan, Benjamin Saut PS serta para dinas terkait.

Menurut Ade, pertemuan ini menindaklanjuti MOU Kejaksaan dalam hal ini Kejati, Kejari dengan BPJS. Untuk meningkatkan pengawasan pemeriksaan kepatuhan terhadap para peserta, BPJS Kesehatan melaksanakan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Serta untuk mematangkan langkah-langkah kedepannya kembali dilakukan rapat. Rapat ini merupakan pertemuan kedua dalam tahun ini,

“Kami beserta tim pemangku kepentingan dan kewenangan yang ada untuk tujuannya meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka kepatuhan badan usaha dan optimalisasi program JKN KIS khususnya di Kalsel,” ujar Ade.

Hadir dalam rapat koordinasi terdiri dari Deputi Direksi Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, BPJS Kesehatan. Benjamin Saut PS mengatakan, sinergi pengawasan pemeriksaan kepatuhan ini dilakukan dengan unsur-unsur terkait yakni BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, kemudian dinas tenaga kerja dalam hal ini pengawas tenaga kerja, Dinas Penananan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memberikan izin berusaha dan tentunya kejaksan baik kejaksaan tinggi maupun negeri.

“Dengan kerjasama ini tentunya kita harapkan perusahaan belum patuh meregistrasikan dari pegawai-pegawainya itu yang kita kejar agar seluruhnya meregistrasikan pegawainya,” ungkap Benjamin.

Dikatakannya, bagi yang belum berikan data lengkap artinya belum daftarkan semua pegawainya alias masih daftarkan sebagain pegawainya. Ketiga disebut serikat buruh ternyata kategorinya buruh harian lepas ada yang sudah memperkerjakan sampai 21 hari sebenarnya itu masuk dalam kategori pekerja yang harusnya didaftaran oleh pemberi kerja. Hal itu juga akan pihaknya lakukan pengawasan terpisah dan agar perusahaan yang pekerjakan buruh harian lepas itu bisa patuh untuk juga mendaftarkan.

Benjamin menjelaskan, mengenai soal data dari upah sebenarnya, jangan sampai terjadi yang sebenarnya upah diterima tapi didaftarkan sekian. Yang indikasi mengurangi dari angka sebenarnya dan itu tentunya yang utama kita targetkan. Arah kita tentunya adalah angka 61 persen atau 2,7 juta jiwa penduduk kalsel untuk naik dari cakupan semesta sampai dengan minimal 95 persen di tahun 2019 sesuai dengan amanah UU dan Perpres 82 tahun 2018, sehingga ketertinggalan kita Kalsel bahkan bisa kita kerjar 2019 dari 61 pesen bisa capai 95 persen.

“Mendapatkan capaian 95 persen ini memang perlu komitmen dari pemerintah provinsi, pemeintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan agar seluruhnya memang baik pekerja penerima upah dan bukan potensi bisa terealisasi,” harapnya.

Yus/inf

BATULICIN – Operasi penertiban yang dilakukan jajaran Satpol PP Damkar Tanbu tak hanya menyasar ke penyakit masyarakat seperti kegiatan prostitusi.

Selasa (11/12) kemarin, SKPD penegak Perda itu turut mengamankan salahsatu peminta sumbangan yang di duga menyalahgunakan proposal bantuan rumah ibadah dari luar daerah

Kepala Satpol PP Damkar Kab.Tanbu Ir..H. Riduan melalui penyidik PPNS Satpol PP. Fahrul. Pelaku berinisial SP tersebut diduga menyalahgunakan proposal bantuan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu kemudian hasil sumbangan di peruntukan rumah ibadah di Kabupaten Banjar.

“Proposal itu milik temannya yang sudah keburu pulang kampung, pada saat diamankan orang tersebut tidak pada saat melakukan aktifitas, namun berdasarkan pengakuan SP sudah mengumpulkan uang Rp.95.000,melalui proposal tersebut.”katanya.

Namun lanjutnya untuk membuktikan kebenaran proposal sumbangan untuk rumah ibadah tersebut akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan melakukan konfirmasi ke pihak PPNS Kabupaten Banjar.

Sejauh ini pihaknya sudah melakukan konformasi dengan pihak PPNS Satpol PP Kabupaten Banjar. Dengan tindak lanjut mereka akan menyelidiki lebih lanjut atas keaslian dari surat keterangan peminta sumbangan itu.

“Yang lebih menguatkan lagi proposal itu hasil scen bukan yang asli, maka itu pihak PPNS Kabupaten Banjar akan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang keasliannya,” (Rn)

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu(Pemkab Tanbu) terus mempermudah pelayanan publik. Kali ini, melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) telah dilaunching Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pendapatan Online.

Launching SIMDA Pendapatan Online ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Tanah Bumbu, H Sudian Noor, Senin (10/12) di Hotel Ebony Batulicin.

Bupati Tanbu, H Sudian Noor, mengatakan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pelayanan yang prima kepada publik.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan dilaunchingnya SIMDA Pendapatan Online sebagai langkah pasti untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efesien di Tanah Bumbu.

“SIMDA Pendapatan Online yang bekerjasama dengan BPKB dan Bank Kalsel ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah,” sebut Bupati.

Dengan adanya SIMDA Pendapatan ini maka wajib pajak tidak perlu repot lagi datang ke BPPRD akan tetapi cukup dengan menggunakan smartphone/handphone atau laptop sudah bisa membayar pajak.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada wajib pajak di Tanbu, sebab pesatnya pembangunan di Tanbu tidak lepas dari kontribusi masyarakat membayar pajak daerah.

Sementara itu, Kepala BPPRD Tanbu, Adrianto Wicaksono, mengatakan selain launching Simda Pendapatan Online, Pemkab melalui BPPRD juga memberikan penghargaan wajib pajak terbaik tahun 2018.

“Simda ini untuk mempermudah wajib pajak membayar pajak di rumah atau kantor dalam transaksi membayar pajak tanpa harus ke kantor kami, tetapi cukup melalui hape atau ke kantor cabang Bank Kalsel saja,” sebut Adrianto.

Adrianto berharap kedepannya wajib pajak dapat lebih terbantu dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan inovasi-inovasi dari pemerintah daerah.

Perwakilan Bank Kalsel, Kepala Divisi Dana dan Treasury, Fachrudin, menyambut baik dengan launching SIMDA Pendapatan Online ini.

Menurutnya, ada dua daerah yang menerapkan SIMDA Pendapatan Online ini, yaitu Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Di Kabupaten Tanbu kita kembangkan lagi yaitu pembayaran tidak hanya bisa di kantor BPPRD tetapi juga di seluruh jaringan Bank Kalsel dan sudah bisa dengan mobile banking,” sebutnya.

Ia juga memberikan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang pertama di Kalsel menerapkan SIMDA Pendapatan Online.

Ia menambahkan, inovasi yang dilakukan Pemkab Tanbu berdampak pula bagi Bank Kalsel. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan sebagai Kantor Bank Terbaik dalam pengelolaan Kas Titipan oleh Bank Kalsel Cabang Batulicin dari Bank Indonesia yang diserahkan oleh Presiden RI.

Sementara itu, Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Kalsel, Achmad Sujalma, mengatakan selamat untuk Kabupaten Tanbu yang menjadi penggerak pertama di Kalsel menerapkan SIMDA Pendapatan Online bekerjasama dengan Bank Kalsel.

“Saya menyambut baik dengan komitmen Pemkab Tanbu yang ingin terus maju dalam membangun daerah. Dan itu selalu dibuktikan,” ucapnya.

Selain launching SIMDA Pendapatan Online, pada kesempatan itu juga digelar penyerahan penghargaan kepada wajib pajak terbaik tahun 2018.(Rn)

MARTAPURA – Puluhan ribu masyarakat dari berbagai penjuru memadati ruang induk bahkan halaman Masjid Agung Al Karomah Martapura pada Minggu (09/12) malam.

Kedatangan mereka tak lain untuk menghadiri atau melihat langsung Ustaz Abdul Somad dalam acara tablig Akbar.

Diketahui Ustaz asal Riau itu memiliki penggemar yang luar biasa banyaknya, setiap penampilannya dalam berceramah selalu dipadati oleh para Jemaah termasuk di Kabupaten Banjar.

Bupati Banjar H Khalilurahman menuturkan, selaku pribadi dan mewakili masyarakat Kabupaten Banjar mengucapkan sangat berterima kasih kepada Ustaz Abdul Somad karena telah bersedia hadir di kota serambi makkah.

“Masyarakat kabupaten banjar ini sangat menanti kedatangan Ustadz Abdul Somad ini, dan akhirnya malam ini beliau datang ke sini, tentu antusias masyarakat sangat luar biasa, karena sudah lama menanti,” katanya.

Pria yang akrab disapa Guru Khalil itu juga berharap, Semoga dengan berkumpulnya ditempat mulia ini, menjadi berkah dan menguatkan barisan ukhuwah islamiah, serta menjadikan semuanya makin cinta kepada Rasulullah Alaihi wa’salam.

“Kita doakan bersama Semoga beliau Ustaz Abdul Somad selalu disehatkan dalam melaksanakan tugas dalam melakukan syiar islam di berbagai daerah,” ucapnya.

Ditambahkan Guru Khalil, Melalui tablig Akbar ini menjadi satu media untuk menyatukan umat, berbagi informasi dan mempererat tali silaturahmi. Sebagaimana mana masjid ini pada jaman dulu tempat berkumpulnya para pejuang dalam mengusir penjajah dari tanah Banjar.

“Semoga dari siraman rohani dari Ustadz Abdul Somad dapat menguatkan keimanan kita semua kepada allah swt. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bersusah payah dalam menyelenggarakan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan sukses,” pungkasnya.

Sementara Ustaz Abdul Somad dalam ceramahnya mengulas tema Akidah Ahli Sunnah wal jama’ah.

Yus/inf