Optimalisasi Program JKN KIS, BPJS Kesehatan Bersinergi Dengan Kejati

0
12 views

BANJARBARU – Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Provinsi Kalimantan Selatan semester III 2018, Selasa (11/12/2018). Rapat yang berlangsung di aula Kejati Kalsel dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Ade Eddy Adhyaksa beserta jajaran, Deputi Direksi Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, BPJS Kesehatan, Benjamin Saut PS serta para dinas terkait.

Menurut Ade, pertemuan ini menindaklanjuti MOU Kejaksaan dalam hal ini Kejati, Kejari dengan BPJS. Untuk meningkatkan pengawasan pemeriksaan kepatuhan terhadap para peserta, BPJS Kesehatan melaksanakan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Serta untuk mematangkan langkah-langkah kedepannya kembali dilakukan rapat. Rapat ini merupakan pertemuan kedua dalam tahun ini,

“Kami beserta tim pemangku kepentingan dan kewenangan yang ada untuk tujuannya meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka kepatuhan badan usaha dan optimalisasi program JKN KIS khususnya di Kalsel,” ujar Ade.

Hadir dalam rapat koordinasi terdiri dari Deputi Direksi Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, BPJS Kesehatan. Benjamin Saut PS mengatakan, sinergi pengawasan pemeriksaan kepatuhan ini dilakukan dengan unsur-unsur terkait yakni BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, kemudian dinas tenaga kerja dalam hal ini pengawas tenaga kerja, Dinas Penananan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memberikan izin berusaha dan tentunya kejaksan baik kejaksaan tinggi maupun negeri.

“Dengan kerjasama ini tentunya kita harapkan perusahaan belum patuh meregistrasikan dari pegawai-pegawainya itu yang kita kejar agar seluruhnya meregistrasikan pegawainya,” ungkap Benjamin.

Dikatakannya, bagi yang belum berikan data lengkap artinya belum daftarkan semua pegawainya alias masih daftarkan sebagain pegawainya. Ketiga disebut serikat buruh ternyata kategorinya buruh harian lepas ada yang sudah memperkerjakan sampai 21 hari sebenarnya itu masuk dalam kategori pekerja yang harusnya didaftaran oleh pemberi kerja. Hal itu juga akan pihaknya lakukan pengawasan terpisah dan agar perusahaan yang pekerjakan buruh harian lepas itu bisa patuh untuk juga mendaftarkan.

Benjamin menjelaskan, mengenai soal data dari upah sebenarnya, jangan sampai terjadi yang sebenarnya upah diterima tapi didaftarkan sekian. Yang indikasi mengurangi dari angka sebenarnya dan itu tentunya yang utama kita targetkan. Arah kita tentunya adalah angka 61 persen atau 2,7 juta jiwa penduduk kalsel untuk naik dari cakupan semesta sampai dengan minimal 95 persen di tahun 2019 sesuai dengan amanah UU dan Perpres 82 tahun 2018, sehingga ketertinggalan kita Kalsel bahkan bisa kita kerjar 2019 dari 61 pesen bisa capai 95 persen.

“Mendapatkan capaian 95 persen ini memang perlu komitmen dari pemerintah provinsi, pemeintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan agar seluruhnya memang baik pekerja penerima upah dan bukan potensi bisa terealisasi,” harapnya.

Yus/inf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here