Pembentukan Posluhdes Petani Milenial BPP Martapura Barat

0
24 views

MARTAPURA – Posluhdes dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 pasal 16 adalah unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama /petani ,sebagai wadah penyuluh
PNS,penyuluh swasta,penyuluh swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di pedesaan sebagai tempat diskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan di desa atau kelurahan. Pada umumnya adalah penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan (P3K) mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menata kembali penyelenggaraan penyuluhan yang nyata dengan tempat pertemuan ditentukan oleh anggota Posluhdes .Tempat pertemuan penyuluhan disepakati di rumah atau pos pertemuan ketua Posluhdes.

Menurut Kepala BPP Martapura Barat Nudin SP, setiap pertemuan dengan kelompok tani yang terhimpun pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) didesa Keliling Benteng Tengah dan Sungai Batang dengan masing-masing desa dibentuk 1 (satu) posluhdes dan sudah terbentuk 4 Posluhdes. Posluhdes pada dasarnya tidak berbeda dengan BPP kecamatan. Bedanya kalau BPP dibentuk oleh pemerintah sedangkan Posluhdes dibentuk atas partisipatif oleh pelaku utama /petani pengusaha tani dipedesaan yakni Kelompok Kelompok Tani dan pelaku usaha dipedesaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi bergantung kepada keperluan dan kebutuhan pelaku utama/usaha untuk menumbuhkan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

“Sedangkan sarana dan prasarana yang diperlukan Posluhdes dibantu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa serta dari pihak swasta,” kata Nudin, Rabu (30/1/2019) di Keliling Benteng Tengah.

Nudin mengatakan, pertemuan telah mengarahkan pembentukan 2 Kelompok Posluhdes lengkap dengan susunan pengurusnya serta pembentukan petani milenial sebagai wujud regenerasi petani modern dengan pola mekanik alsintan ,bahkan rencana mengikuti pendidikan di luar negeri dengan biaya pemerintah.

Dikatakannya, Posluhdes yang mirip dengan BPP ada pada polaruang lingkup tatakerja .Kinerja BPP dikecamatan adalah adanya ruang pertemuan ,papan tulis dan papan data,bahan bahan informasi penyuluhan, ruang sekretariat dan ruang pasilitas lain ditambah lahan percontohan untuk kegiatan rutin penyuluh.

“Sedangkan Posluhdes sarananya tidak harus seperti BPP tetapi tempat dan lokasi kegiatan adalah hasil inisiatif kesepakatan organisasi Posluhdes dengan Kepala desa setempat termasuk lokasi lahan untuk percontohan disesuaikan dengan alam pedesaan,” jelasnya.

Dalam hal petani milenial tambahnya, setiap desa harus ada 60 orang usia maksimal 39 tahun kelahiran tahun 1980 sampai 1990. Menysosialisasikan rencana program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SeRaSi) yang digagas pemerintah tahun 2019. Kabupaten Banjar mendapat jatah 35000 Ha dari jatah kalsel 250 ribu hektar ,dan 1993 hektar diantaranya dikecamatan Martapura Barat loaksinya tersebar di 13 desa.

“Tahun 2019 merupakan titik start dimulainya program Serasi diawali dengan pembangunan prasarana seperti pembuatan parit tersier dan kuarter sebagai bingkai untuk pengatur air, dan lahan rawa diharapkan bisa diberdayakan masa tanam 2 kali setahun,” pungkasnya.

Ayi Kuswana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here