Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Pelaksanaan Sesuai Dengan UUD 1945

0
35 views

Banjarmasin–Info Banua.Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia,kita perlu membahas dan membandingkan bagaimana implementasinya sistem kenegaraan kita berdasarkan UUD 1945,kata Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Peovinsi Kalimantan Selatan Antung Fatmawati saat menggeral Dengar Pendapat dengan Masyarakat Kota Banjarmasin,Senin (21/1/2019).

Menurutnya sistem yang telah dibangun dan dijalankan oleh ketiga unsur ketatanegaraan yakni Eksekutif,Yudikatif dan Legaslatif telah berjalan sesuai UUD 1945. Jika kita lihat secara struktural, setiap bagian – bagian dari sistem ketatanegaraan terbentuk atas dasar Undang – undang dasar 1945. Mulai dari dasar hukum pembentukan, hingga eksekusi atau pelaksanaan daripada sistem tersebut. Undang -undang dasar mengatur apapun yang akan dilakukan oleh bagian sesuai dengan tugas dan wewenang.

Disini kita menilai, bagaimana keseimbangan itu dapat kita ukur antara sistem dan undang – undang dasar 1945. Disinilah fungsi check and balances dalam sistem ketatanegaraan. Fungsi undang – undang selain menjadi dasar hukum terbentuknya sistem, juga sebagai tolak ukur sejauh mana keseimbangannya dengan sistem ketatanegaran yang telah dijalankan. Terdapat dua konsep dalam check and balance, yaitu konsep pengawalan dan pengendalian dan konsep penyeimbang kekuasaan.

Lebih lanjut Antung Fatmawati menjelaskan konsep pengawalan dan pengendalian merupakan teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Sedangkan konsep penyeimbang kekuasaan dimaskudkan agar masing – masing lembaga tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari – hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kewenangan mutlak. Tujuan dari check and balances sebagai sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol diantara cabang kekuasaan baik cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang didesain untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu cabang yang menyebabkan dominasi terhadap cabang kekuasaan lainnya.

Untuk itulah sinegritas antara sistem ketatanegaraan yang telah ada dengan Undang – undang Dasar 1945 harus dilakukan check and balances. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan dan membangun pemerintahan yang egaliter, bersih dan kuat, serta mendorong perwujudan good society, melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang sejajar dan harmonis diantara pilar -pilar kekuasaan negara,kata Antung Fatmawati.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here