Bank Indonesia Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah di Kalsel

0
21 views

Banjarmasin- Salah satu upaya pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan, KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan berupaya dan berkomitmen untuk menyelenggarakan Fersival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Indonesia Timur pada Juli 2019 mendatang.

 

FESyar merupakan salah satu event rangkaian kegiatan ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival), yaitu event ekonomi dan keuangan syariah terbesar dan terdepan di Indonesia yang mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan dengan perekonomian sektor riil.

 

Penegasan itu dilontarkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Herawanto pada acara temu bulanan dengan media cetak, elektronik dan siber, Selasa (26/2).

 

Kata Herawanto, untuk Kawasan Timur Indonesia meliputi seluruh provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Kep. Maluku, Papua

 

FESyar diarahkan untuk mendukung pelaksanaan strategi Pencapaian Halal Supply Chain, yaitu pilar 1 pengembangan blueprint EK Syar yang meliputi: strategi Penguatan sektor Pertanian yang Terintegrasi (Integrated Farming), Penguatan Sektor Industri Pengolahan (Food and Fashion), Penguatan Sektor Energi Terbarukan (Renewable Energy), dan Pengembangan Sektor Wisata Halal (Halal Tourism).

 

“Manfaat bagi Kalsel: Eksposure pada halal value chain dan pengembangan ekonomi syariah yang lebih luas serta branding sebagai pusat ekonomi syariah Kalimantan,” katanya.

 

Upaya Bank Indonesia mendorong lima strategi pengembangan ekonomi syariah Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain.

 

Dibutuhkan strategi khusus agar Indonesia bisa sukses menyaingi negara lain yang telah lebih dulu menguasai pasar industri halal global.

 

Salah satu contoh Australia telah dikenal sebagai produsen daging halal, sedangkan Thailand menjadi eksportir bumbu halal. Tidak ketinggalan, Jepang mulai mengembangkan pariwisata dan kuliner halal.

 

Ada lima strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi syariah Indonesia. Pertama, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan dukungan pemerintah. Bank sentral Indonesia meyakini Presiden Joko Widodo memberikan dukungan penuh.

 

Kedua, pengembangan ekonomi syariah harus dicanangkan sebagai program nasional. Ketiga, pembentukan badan khusus yang mengkoordinasikan ekonomi syariah.

 

Keempat, fokus kepada sektor yang mendatangkan manfaat kompetitif, seperti makanan halal atau pakaian muslim dan halal serta farmasi dan keuangan syariah. Jka dikembangkan, sektor-sektor ini dapat menjadi sumber devisa keuangan.

Kelima, diperlukan strategi nasional keuangan syariah. Semua rencana masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan badan lainnya harus dikumpulkan menjadi satu.

 

Mengacu pada data Global Islamic Economy (GIE) Report 2017/2018, pengeluaran masyarakat muslim dunia terhadap pakaian muslim mencapai US$254 miliar pada 2016 atau setara dengan Rp3.537,7 triliun. Nilainya diproyeksi meningkat menjadi US$373 miliar pada 2022, sekitar Rp5.195,13 triliun.

 

Sementara itu, nilai industri mamin halal global pada 2016 sekitar US$1.245 miliar dan diperkirakan tumbuh menjadi US$1.930 miliar pada 2022.

 

Industri kosmetika halal berkisar US$57 miliar pada 2016 dan diprediksi naik menjadi US$82 miliar pada 2022. Adapun nilai industri farmasi halal sebesar US$83 miliar pada 2016 dan diproyeksi meningkat menjadi US$132 miliar pada 2022.

 

Sementara itu, nilai industri pasar finansial syariah mencapai US$2.202 miliar pada 2016 dan diperkirakan tumbuh menjadi US$3.782 pada 2022. Di sisi lain, nilai industri perbankan komersial syariah sebesar US$1.599 pada 2016 dan diprediksi naik menjadi US$2.439 miliar pada 2022.  Dari sektor-sektor itu, Indonesia hanya masuk daftar 10 besar di kategori kosmetika dan farmasi halal.

rel/ida

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here