Mantan Kades Pahirangan Serta Caleg Terpilih Dari PKB Menyayangkan Tindakan PT AWL

0
67 views

Sampit – Sikap dan perlakuan tindakan PT.Agro Waha Lestari (AWL) yang memberhentikan para karyawan (PHK) secara sepihak dan memberikan gaji kepada karyawannya dibawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit seharusnya upah tersebut Rp 2.570.085, namun pada kenyataannya yang mereka terima ada Rp 1,2 juta bahkan ada juga hanya menerima Rp 700 ribu.

Ini mendapat tanggapan dari mantan kades Pahirangan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kuala Kuayan dan sekaligus juga Caleg terpilih dari partai PKB, M Abadi,SH. Kalau hal ini memang benar dilakukan oleh PT.AWL menurut Abadi merupakan kejahatan (tindak pidana), karena ini bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Apa yang tertuang dalam pasal 90 ayat 1, bahwa dilarang memberikan upah lebih rendah dari UMK sedangkan sanksi pada pasal 185 terhadap pelanggaran tersebut akan dituntut pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama tahun penjara.

“Sementara ini kalau saya lihat sengaja dilakukan oleh PT.AWL untuk meraup keuntungan lebih besar.” Ujar Abadi kepada media ini, Kamis (20/6/2019).

Sebab faktanya Disnakertran Sampit, telah memberikan surat keputusan No.488/HI-KESJA/IV/2016, tanggal 20 April 2016 tentang penegasan peraturan perusahaan PT.Agro Wana Lestari pada priode 20/04/2016 s/d 20/04/2018, dan disini juga telah dicantumkan besaran upah standar UMK yang telah diterap kepada seluruh perusahaan perkebunan sawit.

Sementara jelas Abadi berkaitan dengan PHK secara sepihak yang dilakukan oleh PT.AWL tanpa adanya penjelasan oleh perusahaan, sangat bertentangan sekali dengan surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia tahun 2015.
“Dalam UU ketenaga kerjaan pada pasal 153 No.13 2003 jelas sekali telah mengatur, saya secara pribadi sangat menyayangkan tindakan perusahaan seperti itu.” tegasnya

Karyawan bekerja diperusahaan pertama disebabkan adanya himpitan ekonomi keluarga, harapan mereka bekerja sebagai buruh atau karyawan perusahaan bisa memenuhi kebutuhannya sehari hari. Kedua mereka meyakini bahwa mereka mendapatkan pekerjaan diperusahaan diberikan perlakuan yang sama di mata hukum, sesuai amanat UU Dasar 1945 pasal 28.

“Maka atas permasalahan yang ini masih berproses, sayha selaku ketua DPC KSBSI, berharap permasalahan ini bisa diselesaikan apa yang menjadi hak karyawan dan kedepannya agar instansi terkait berlaku adil.” pinta Abadi.

Ditambahkan Abadi apabila dibiarkan, maka secara tidak langsung ikut serta melakukan penindasan terhadap karyawan sehingga terindikasi adanya pembiaran terhadap perlakuan semua perusahaan yang ada di Kotim tanpa terkecuali.

Nal/IB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here