DPD RI Gelar FGD Panitia Urusan Legislasi Daerah di ULM Banjarmasin

0
18 views

BANJARMASIN – Digulirkannya Undang-Undang (UU) Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, berdampak pada intensitas perjalanan anggota DPRD Kalsel ke Kemendagri berkurang.

 

Karena sesuai Pasal 249 Ayat 1 pada UU tersebut memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk memantau dan evaluasi Raperda dan Perda yang disusun oleh DPRD Provinsi. Dimana kewenangan tersebut diberikan kepada DPD RI dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD).

 

Anggota DPD RI asal Kalsel Sofwad Hadi mengatakan, dalam rangka melaksanakan kewenangan yang baru yang dimiliki DPD RI. Yakni menyusun pedoman dan bagaimana melakukan pemantauan, evaluasi raperda.

DPD RI meminta masukan-masukan bagaimana untuk melaksanakan tugas baru. Karena hal ini bukan masalah yang sederhana. “Kemarin ramai soal perda, kemudian ada Mahkamah Konstitusi soal kewenangan mendagri untuk mencabut perda yang akan dihapus. Harus lewat ke Mahkamah Agung (MA).

“Bisa dibayangkan jika ada ribuan perda yang bermasalah harus dibawa ke Mahkamah Agung (MA). Tentu akan menjadi masalah,” katanya usai acara FGD BULD DPD RI di Kampus Fakultas Hukum ULM, Kamis (11/7/2019).

Kata Sofwat, kondisi tersebut tentu tidak mudah bagi Depdagri, makanya ada kewenangan depdagri. Hal ini sangat mendorong agar DPD bisa kerjasama dengan Depdagri.

“Karena biasanya ketika memberikan masukan tentang permasalahan dalam penyusunan perda ini. Itukan tidak mudah makanya itu dari daerah-daerah juga. Agar supaya proses semakin mudah.” paparnya.

 

Kata Sofwat, DPD RI akan membuat Perwakilan di daerah sebagai wadah berkonsultasi bagi DPRD di Daerah dalam penyusunan Raperda. Saat ini sedang kami susun formulasi termasuk membentuk Tim Ahli DPD RI di daerah,” katanya.

 

“Guna mengkaji Raperda dan Perda sehingga tidak setiap kali penyusunan Perda berangkat ke Kemendagri di Jakarta. Manfaatnya juga jadi biaya mobilitas bisa ditekan. Selama ini fasilitasi termasuk konsultasi penyusunan Raperda di daerah khususnya tingkat Provinsi terfokus di Kemendagri. Hal ini berdampak Panitia Khusus DPRD Provinsi termasuk di DPRD Provinsi Kalsel bisa berkali-kali berkonsultasi kepada Kemendagri di Jakarta sebelum sebuah Raperda dapat disahkan,” paparnya.

 

Sementara Dekan FH ULM, Abdul Halim mengatakan, dengan adanya PULD sebagai alat kelengkapan baru di DPD RI seharusnya bisa bermanfaat bagi daerah karena diharapkan dapat lebih fokus dan efektif memfasilitasi daerah terkait Raperda dan Perda.

 

“Jika melihat sejarah ke belakang, sejak Tahun 2002 hingga 2017 setidaknya ada tujuh ribu lebih Perda dari seluruh daerah di Indonesia yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat sebelum kewenangan Pembatalan Raperda menjadi kewenangan Mahkamah Agung,” paparnya.

 

Menurut Halim, banyak yang menjadi penyebabnya karena Perda yang dibuat bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan di atasnya. Masalah ini dinilai timbul karena kurang komperhensifnya penyusunan Raperda di daerah. Diharapkan PULD sebagai alat kelengkapan baru DPD RI bisa jadi Pemecah masalah ini sehingga Raperda dan Perda di daerah lebih komperhensif.

 

ida/IB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here