Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Memerlukan Dana Rp446 Triliun

0
29 views

Banjarbaru – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji kelayakan Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan, Senin (15/7/2019) pagi. Namun demikian baik Bappenas belum menyatakan provinsi mana di Kalimantan, begitu juga Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor belum menentukan mana dua lokasi yang cocok untuk pemindahan pemerintahan negara ini.

Bertempat di Hotel Novotel Banjarbaru dalam “Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, Kalimantan Selatan”, Rudi S Prawiradinata selaku Deputi Bidang Pengembangan Regional Kemenntrian PPN/Bapenas mengatakan, selama ini semua Kantor Kementerian di Jakarta itu terpisah-pisah, sementara Jakarta sudah krisis air dan rawan banjir serta gempa.

Di tambah lagi dengan kepadatan Jakarta, lalu kenapa dibuat harus disiapkan IKN di Kalimantan. Pemindahkan IKN itu sama dengan konsep yang ada di Kuala Lumpur, ke Putrajaya Malaysia dan di Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia.

“Indonesia sudah saatnya pemerataan pembangunan, sebab yang pertama dari sisi jumlah penduduk pulau Jawa 56%, sisanya tersebar ke seluruh wilayah di bawah 10%. Kecuali di Sumatera kepadatan penduduk diatas 10 %.. Jadi kita bakal memindahkan 1,5 juta ASN dan memerlukan 300 ribu hektar tanah untuk perkantoran departemen tersebut”sebut Rudi.

Kajian memperkirakan perpindahan Ibu Kota membutuhkan sekitar 400.000 hektare lahan dengan perpindahan masyarakatnya yang mencapai 1,5 juta orang. Sedangkan terkait biayanya sendiri dialokasikan dengan dua skenario, yakni skenario pertama sebesar Rp 446 triliun dan skenario 2 mencapai Rp 323 triliun.

Secara ekonomi juga ingin memastikan pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih merata inisialnya dalam 35 tahun terakhir itu hampir 60% Dpersen kontribusi barang bangnan dan sembako di Kalimantan dari di luar Jawa terutama Surabaya dan Sulawesi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa pada tahun 2018 mencapai 7%, sementara di luar jawa dibawah itu. Kalau terus seperti ini nanti ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa akan semakin besar. “Untuk Pulau Jawa ini sudah sangat berat air di pulau Jawa, di Jakarta setiap tahun air menurun 7 Cm,”beber Rudi

Dari sisi jumlah penduduk DKI Jakarta dan sekitar Jabodetabek sekarang jumlah penduduknyasekitar 32 juta lebih. Jakarta Bogor Tangerang Bekasi dan sekitarnya Jakarta sendiri itu sebesar 10,3 juta penduduk dan penduduk terbesar di Jawa.

Karena permukaan air tanah mengalami penurunan 7%, makanya sarana air bersih di Jakarta kota terbesar negara tapi sistem air bersihnya belum terbangun dengan baik.

Sedangkan dampaknya kalau IKN pindah ke Kalimantan maka pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sangat positif meningkat. Karena Investasi yang lebih luas pada wilayah Kalimantan pada umuknya begitu juga perdagangan makij tumbuh berkembang.

Rencana IKN itu hanya pemerintahannya saja bukan bisnisnya, karena untuk lembaga MPR/DPR dan BI dan OJK tapi tetap di Jakarta. Salah satu kendala dalam pemerataan pembangunan memindahkan pengolahan membuat sistem transportasi lebih bagus di Kaalimantan. Tentunya nanti pembiayaan dari APBN seminim mungkin bencana apakah itu bencana gempa Tsunami, kebakaran hutan.

kalau dari sisi gempa dan tsunami ini pulau kalimantan bebas dari patahan dari lempengan gempa dibanding pulau Jawa, Sumatera ke Jawa dan ke tengah-tengah antara Maluku dan Sulawesi.

Kemudian perlu dipertimbangkan kemudian sumber daya air dan sumber daya ekonomi harus dekat dengan kota yang sudah ada. Terutama pelabuhan dan sarana mendukung seperti pemukiman

Termasuk nantinya untuk pangkalan bagi militer mubgkin nanti akan di tambah runway cukup untuk Hercules atau pesawat tempur.

Dalam rencana IKN ini mesti ada pelabuhan yang sudah bisa dikembangkan tersedia, karena sebagai negara maritim dan sumber daya listrik jaringan komunikasi data sudah ada sementara potensi konflik sosial tidak ada.
“Kita ingin memastikan semuanya tersedia dan hanya sedikit tambahan. Termasuk budaya terbuka dari masyarakat setempat menerima pendatang,”harap Deputi Bappenas ini.

Gubernur Provinsi Kalsel H Sahbirin Noor menilai daerah yang dipimpinnya paling layak untuk bisa menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia di masa depan. Selain ketersediaan lahan yang cukup besar, layaknya Provinsi Kalsel sebagai IKN di masa depan salah satunya didukung oleh letaknya yang berada di tengah-tengah Negara Republik Indonesia

Provinsi ini juga sudah menyediakan kurang lebih 300.000 hektare lahan untuk dijadikan kawasan IKN baru. Dia menambahkan,“Dengan berada di tengah maka tentu akan sangat mudah bagi provinsi lainnya di Indonesia yang ingin berkunjung dan melakukan berbagai urusan kepada pemerintah pusat.”

Provinsi Kalsel diklaim paling aman terhadap masalah bencana, khususnya bencana gempa hingga tsunami. Kelebihan lainnya dari sisi infrastruktur Provinsi Kalsel juga memiliki 5 bandara dan 4 pelabuhan yang masih dapat dikembangkan agar siap memenuhi kebutuhan sebagai IKN baru di masa depan.

“Dari sisi sosial budaya Provinsi Kalsel juga sangat terbuka terhadap pendatang baru. Hal ini bisa dibuktikan dengan hingga saat ini di Provinsi Kalsel belum pernah terjadi masalah konflik sara,”sebutnya yang dijuga diaminkan Ketua FKUB Kalsel Milhan.

yanuar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here